oleh

Hasil Monev, Komisi III Ungkap Kondisi Pemkot Bima yang Semakin Memperihatinkan

-Kabar Kota Bima-721 kali dibaca

Kota Bima, Kahaba.- Usai monitoring dan evaluasi (Monev) disejumlah OPD, Komisi III DPRD Kota Bima mengungkapkan kondisi Pemerintah Kota Bima dan daerah yang sungguh sangat semakin memperihatinkan.

Anggota Komisi III DPRD Kota Bima Amir Syarifuddin. Foto: Bin

Anggota Komisi III Amir Syarifuddin mengatakan, komisinya hingga hari Rabu pekan ini sudah turun di BPBD, DLH, Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan. Besok, pihaknya tinggal menyelesaikan pada Dinas Perkim dan Dinas Kominfo dan Statistik.

Dari 4 Dinas yang didatangi sementara ini terang Duta Partai PKS itu, dapat ia simpulkan secara umum bahwa kondisi Pemerintah Kota Bima dan daerah hari ini sungguh sangat memprihatikan.

“Sebagai contoh, BPBD sudah tidak ada lagi pos dana taktis yang bisa dipergunakan sewaktu-waktu bencana datang. Dana penanganan bencana saja hanya belasan juta setahun,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, mobil tangki yang sangat vital untuk menghadapi musim kemarau panjang, hanya ada 1 unit. Padahal persoalan kekurangan air bersih sudah menyebar sampai ke puluhan kelurahan.

Kemudian sambung Amir, pada DLH masih dipersoalkan mengenai armada. Jadi armada yang ada sekarang selain belum mencukupi, umurnya pun sudah tua. Belum lagi kebutuhan alat berat yang sangat urgen.

“Di Dinas PUPR pun, hampir semua bidang mengeluhkan minimnya anggaran perencanaan, pemeliharaan dan Tunjangan Kinerja (Tukin) yang dirasa minim, dibandingkan dengan beban kerja berat,” bebernya.

Sementara di Dinas Perhubungan, juga menjadi sorotan Komisi III. Bayangkan saja traffic light jika modulnya rusak dan lampunya mati, maka harus menunggu perbaikan dulu baru lampu menyala kembali. Padahal harusnya ada modul cadangan, sehingga lampu merah itu tidak boleh mati.

Maka melihat kondisi ini kata Amir, hanya ada secercah harapan pada Dinas Perhubungan setelah mendapatkan tambahan anggaran 2020. Tempat pengujian kendaraan (KIR) semoga bisa kembali beroperasi di bulan September.

“Jadi kita berpotensi mendapatkan pemasukan sekitar Rp 250 juta – 500 juta pertahun dari hasil uji kendaraan ini,” tutur Amir.

Tetapi secara keseluruhan yang tergambar dari hasil Monev Komisi III tambahnya, kondisi Pemerintah Kota Bima dalam keadaan sakit. Terlalu banyak persoalan yang tidak mungkin dimuat di media ini. Jika pemegang kebijakan tidak peka dan salah menentukan arah APBD, maka jangan berharap bisa keluar dari masalah ini.

“Kita bisa bangun gedung dengan angka sampai dengan Rp 26 miliar, tapi satu sisi masalah mobil sampah, mobil tangki, kebutuhan air bersih warga, soal traffic light, pemeliharaan jalan, sungai dan lain-lain dalam keadaan memperihatinkan,” tambahnya.

*Kahaba-01

Komentar

Kabar Terbaru