Kota Bima, Kahaba.- Selama 3 hari pekan kemarin Anggota DPRD Kota Bima melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka konsultasi dan koordinasi masing-masing komisi ke sejumlah OPD terkait di Pemerintah Provinsi (Pemprov). Kegiatan tersebut dimulai mulai tanggal 30 Juni – 2 Juli 2021.
Sekretaris DPRD Kota Bima A Wahid menjelaskan, masing-masing komisi menyambangi OPD terkait untuk menyampaikan beragam persoalan di daerah. Seperti Komisi I yang mendatangi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi menyampaikan dinamika masyarakat Kota Bima terkait dengan penetapan zonasi wilayah sekolah untuk pendidikan menengah yang berdampak pada peserta didik dengan kualitas pendidikan, maka perlu mendapatkan penjelasan yang berkaitan dengan hal tersebut.
Kemudian yang kedua yakni dalam rangka mendorong peningkatan mutu pendidikan yang beroreantasi pada peningkatan IPM NTB, perlu adanya penyediaan program besiswa bagi peserta didik, mulai tingkat
Pendikan dasar sampai pada pendidikan tinggi dan tenaga pendidik semua tingkatan serta dosen.
“Untuk itu sejauhmana implementasi program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB baik dari sisi kuota maupun realisasi yang berkaitan dengan hal tersebut,
khususnya bagi pembangunan manusia di wilayah Kota Bima,” jelas Wahid, Senin (5/7).
Untuk Komisi II sambungnya, materi konsultasi yakni berkaitan pada upaya mendorong peningkatan ekonomi
masyarakat melalui optimalisasi potensi industri kecil masyarakat, sejauh mana implementasi program bantuan sarana prasarana dan pembinaan industri kecil yang telah dilaksanakan, khususnya diarahkan ke pelaku industri kecil di wilayah Kota Bima.
Berikutnya, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,
untuk pengembangan agro industri dan ekonomi kreatif. Sejauhmana program pemerintah Provinsi NTB yang diarahkan ke Pemerintah Kota Bima.
Sementara untuk Komisi III, materi konsultasinya yakni dalam rangka Pemerintah Kota mendorong peningkatan kualitas pemukiman di wilayah Kota Bima. Pemerintah Kota Bima juga telah mengajukan Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh ke DPRD Kota Bima untuk dibahas dan mendapatkan persetujuannya.
Untuk itu, sebelum Raperda dimaksud ditetapkan, perlu mendapatkan masukan dan saran dari berbagai pihak untuk penyempurnaan produk hukum yang ingin ditetapkan, sehingga pada tataran implementasinya dapat berjalan secara efektif sesuai dengan target perencanaaan.
Tidak hanya itu, terkait dengan upaya menata dan peningkatkan pemukiman dan rumah layak huni di Kota Bima, sejauhmana program dan reaslisasi program Propinsi untuk hal tersebut untuk tahun 2021 dan bagimana perencanaannya unttuk tahun 2022 khususnya yang diarahkan ke Kota Bima.
“Disampaikan juga bagaiamana dukungan Provinsi NTB terkait dengan upaya peningkatan kualitas pemukiman khususnya terkait dengan penambahan penyediaan perumahan relokasi bagi masyarakat yang berada di bantaran sungai sebagi dampak dari banjir bandang tahun 2016 lalu,” terangnya.
*Kahaba-01
