Kota Bima, Kahaba.- DPRD Kota Bima menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), Jumat (26/8) terkait sejumlah persoalan seperti pengumpulan KTP untuk kegiatan Pawai Rimpu yang dihelat Sabtu besok. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Sekda, asisten, sejumlah kepala dinas, lurah dan camat. (Baca. Kegiatan Pawai Rimpu, Warga Pertanyakan Pengumpulan KTP)
Ketua DPRD Kota Bima Alfian Indrawirawan yang memimpin RDP meminta klarifikasi terhadap kegiatan Pawai Rimpu. Pasalnya masyarakat mempertanyakan munculnya surat edaran Sekda terkait kupon undian untuk mengumpulkan KTP agar bisa mengikuti pelaksanaan pawai tersebut.
“Saya mendengar langsung pengumuman di kelurahan, untuk mengumpulkan KTP. Ini menjadi tanda tanya kami di dewan juga,” katanya. (Baca. Ribuan KTP Dikumpulkan untuk Pawai Rimpu, Dewan Nilai Ada Agenda Terselubung)
Ia juga mempertanyakan apakah pelaksanaan Pawai Rimpu ini dilaksanakan oleh pemerintah atau Dekranasda. Sementara di sisi lain, pihaknya membaca dilaksanakan oleh organisasi Dekranasda
“Tapi disisi lain juga kami menerima undangan Wali Kota untuk menghadiri pawai ini. Tolong sampaikan informasi yang jelas Pak Sekda,” inginnya. (Baca. Pemkot Bima Akui Semua OPD Siapkan Hadiah untuk Pawai Rimpu)
Menurut dia, ini baru terjadi di Kota Bima. Sesuai surat edaran, juga aneh. Karena ketika kegiatan apa saja untuk memeriahkan, tidak pernah ada pengumpulan KTP.
“Apa maksudnya ini. Wajar muncul pikiran lain masyarakat karena pemerintah juga membuat sulit acara ini,” tegasnya. (Baca. Panitia Pawai Rimpu Diminta Hentikan Pengumpulan KTP)
Pawai Rimpu diakui Alfian bisa dikatakan sebagai pesta rakyat dan harus dinikmati oleh seluruh rakyat. Tapi munculnya surat edaran yang dikeluarkan Sekda, suruh mengumpulkan KTP dan membatasi keterlibatan masyarakat pada kegiatan dimaksud.
“Ini pesta rakyat, berikan ruang seluas-luasnya untuk rakyat, kenapa justru dipersulit. 2 tahun Pandemi aktivitas dibatasi, giliran ada ruang kegembiraan masyarakat seperti ni, malah dibatasi lagi,” sesal Alfian.
Sesungguhnya kata wakil rakyat 3 periode itu, dewan mendukung kegiatan ini, bahkan anggarannya sudah dialokasikan. Tapi justru teknisnya dibuat susah dan ribet. Dirinya juga mempertanyakan soal akuntabilitas dengan foto copy KTP, bahkan rangkap 2 dan rangkap 3.
“Apa maksudnya itu semua. Saya kira cukup bagikan kupon saja untuk memastikan pemegang kupon itu dari kelurahan dan kecamatan mana, disuruh tunjukan KTP, bukan malah dikumpulkan foto copy,” sarannya.
Anggota dewan lain, Taufik H A Karim mengatakan menyupport kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bima ini. Dilihatnya juga semangat masyarakat yang luar biasa. Tapi muncul persoalan pada kegiatan Pawai Rimpu yang justru menciptakan pro dan kontra.
“Pertanyaan kami masyarakat kenapa dibatasi, kenapa hanya 20 orang saja per RT,” tanyanya.
Ia juga menyorot tidak seragamnya pernyataan antara Dinas Pariwisata dan Dinas Kominfotik menjelaskan soal kisruh pengumpulan KTP. Kominfotik mengaku kegiatan dilaksanakan oleh Dakraasda, sementara Sekda mengaku dilaksanakan oleh Pemerintah Koa Bima.
“Makin tidak jelas ini. Kalau Sekda bilang anggaran di Dekranasda, kenapa hanya 2 motor saja, sementara 4 motor dari Partai Golkar. Nah kemana anggaran di Dekranasda itu,” tanyanya.
Taufik menegaskan, sekarang telah masuk tahun politik, maka kebijakan apapun pasti akan dikaitkan dengan urusan politik. Apalagi Ketua Dekranasda menjadi bakal calon untuk ikut DPD, jadi wajar masyarakat curiga.
“Harapan kami kepada Sekda, jangan buat ribet Kota Bima yang sudah aman ini,” harapnya.
Anggota dewan lain, Amir Syarifuddin memaparkan, asumsi liar masyarakat terhadap kegiatan ini sudah kemana-mana. Apabila dirinya turun ke masyarakat, beragam kata-kata luar biasa diterima. Akan tetapi, ia juga tidak bisa membatasi pikiran masyarakat.
“Bahkan masyarakat ada yang bilang pengumpulan KTP untuk Umi Eli,” sebutnya.
Amir juga mempertanyakan penggunaan uang OPD untuk acara ini. Lantas uang tersebut dari mana? Bentuk pertanggungjawabanya juga bagaimana.
Dirinya pun mengingatkan, bahwa tahun politik ini akan menimbulkan buruk sangka. Amir meminta agar Sekda menghindari polemik ini, karena banyak cara yang lebih smart dari pada mengumpulkan KTP.
“Pak Sekda jangan sampai terus menjadi sasaran tembak,” sarannya.
M Irfan yang juga anggota DPRD Kota Bima mengawali pembicaraannya dengan mengucapkan Innalillahi Wainnailaihi Rajiun. Dirinya mengucapkan itu, karena melihat kekisruhan yang muncul saat akan digelarnya pawai tersebut.
Ia juga mempertanyakan surat edaran Sekda yang tidak jelas tanggalnya. Ini menunjukan Mal Administrasi dan kebohongan-kebohongan pemerintah yang sudah semakin terkuak.
“Baru terjadi se-Indonesia ya, undian diminta kumpulkan KTP,” kritiknya.
Irfan juga mengaku kebingungan, pasalnya tiba-tiba muncul anggaran OPD untuk doorprize kegiatan tersebut. Padahal diberbagai kesempatan dirinya mendengar curahan OPD terkait anggaran sudah sangat lesu.
“Jadi karena acaranya oleh Dekranasda, semua berbondong-bondong dan tiba-tiba para OPD punya uang. Apakah ini loyalitas semu. Saya peringatkan, jangan sampai kegiatan ini dipolitisasi,” ingatnya.
Menjawab sorotan Ketua DPRD Kota Bima, Sekda Kota Bima H Mukhtar Landa mengatakan, kegiatan ini adalah adalah kegiatan pemerintah. Kenapa ada Dekranasda, karena sudah dialokasikan anggarannya di sana dan didukung sepenuhnya oleh OPD.
Menjawab soal pengumpulan KTP jelas Sekda, niat awalnya agar masyarakat yang dilibatkan dapat hadiah sesuai keterlibatan, karena selama ini satu orang bisa memegang lebih banyak kupon.
2 foto copy KTP itu, pertama untuk hadiah yang dibagikan di kantor lurah. Hadiah itu disiapkan oleh OPD binaan. Kemudian 1 lembar foto copynya lagi untuk di kecamatan, agar warga bisa mendapatkan hadiah motor.
“Kenapa harus KTP, agar jangan sampai yang dapat kupon saja yang dapat hadiah,” jelasnya.
Selain itu, panitia pelaksana juga menyiapkan kupon yang dapat diundi di Kantor Pemkot Bima. sebab pengundian di kantor tersebut, tidak perlu menggunakan KTP.
Mukhtar menambahkan, dalam rangka pelaksanaan pengumpulan KTP ini, berangkat dari niat tulus dan ikhlas, dan tidak akan dikumpulkan untuk kepentingan apapun.
“KTP itu selesai kegiatan akan dikumpulkan dan dibakar,” pungkasnya.
*Kahaba-01
