Kabupaten Bima, Kahaba.- Pernyataan Kabid KPMP Dikdas Dinas Dikpora Bima H. Asraruddin di Kahaba.Net mengenai data guru yang dikirim harus valid, guna sangat menentukan yang bersangkutan menerima tunjangan guru terpencil, memicu reaksi sejumlah guru. Terlebih pada sekolah yang tidak menerima tunjangan sertifikasi. (Baca. 2016, Tambora Prioritas Tunjangan Terpencil)
Salah seorang guru PAI SMPN 3 Madapangga Juwaid menjelaskan, data-data yang diinput dan dikirim operator sekolah dalam bentuk Dapodik itu semuanya valid. Buktinya guru guru menerima tunjangan sertifikasi mengacu kepada Dapodik juga.
“Seandainya Dapodik tidak valid, maka guru tersebut tidak akan mendapatkan tunjangan sertifikasi dan tunjangan guru terpencil,” sorotnya.
Ia pun sangat menyesalkan sikap dan tindakan Kabid Dikdas yang tidak konsisten atas pencairan tunjangan tersebut. Juwaid bahkan mencontohkan untuk Tahun 2015, SMPN 3 Madapangga benar benar mendapatkan musibah. Dari 20 orang ASN yang mendapatkan SK tunjangan daerah khusus, hanya 7 orang yang dicairkan KPMP, itupun tidak merata. 7 orang guru itu ada yang dibayar lengkap sebanyak empat triwulan dan ada yang tidak lengkap.
“Kemana uang itu mengendap dan tersimpan, padahal pusat udah mengirimnya,” tanyanya dengan nada keheranan.
Ketua PGRI SMPN 3 Madapangga itu pun menduga, ada permainan di Jajaran Dikpora. Karena uang itu sebenarnya ada dan sudah di transfer ke rekening daerah dan KPMP, hanya saja ada yang diduga menyalahgunakannya.
Sementara itu, Operator Dapodik PGRI SMPN 3 Madapangga Didin Wahyuddin sependapat dengan Juwaid. Dirinya pun membantah statement H. Asraruddin penyebab tidak keluarnya tunjangan adalah validasi.
“Itu tidak benar, buktinya sertifikasi guru tetap keluar dan cair setiap triwulannya tanpa macet. Lalu kenapa tunjangan guru daerah terpencil tidak,” ungkapnya.
Menurut dia, mesitnya dua tunjangan tersebut sama sama cair. Data antara keduanya tidak ada yang tidak sinkron. Pekerjaannya Dapodik pun sudah ia kerjakan dengan cermat dan sangat teliti. Bahkan sebelum data dikirim, Didin selalu mengontrol dan mengevaluasinya dengan cara menunjukkan data itu satu persatu kepada para pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di Sekolah.
Sementara itu, Kabid KPMP Dikdas Dikpora Kabupaten Bima H. Asraruddin ketika dihubungi via ponselnya menjawab, dirinya bersama staf saat ini tengah berada di Jakarta, di Gedung Kemendikbud RI untuk memperjuangkan hal tersebut.
“Tenang adinda, semuanya akan beres. Saya lagi di Jakarta memperjuangkan itu semua,” katanya sembari memberikan janji bahwa persoalan itu akan tuntas diakhir Desember ini dan uangnya akan segera masuk ke rekening guru yang berhak menerimanya.
*Daemoa, Penulis juga Guru SMPN 3 Madapangga.
