Kota Bima, Kahaba.- Fraksi Kebangkitan Nasional DPRD Kota Bima mengkritisi kebijakan eksekutif terkait rencana alokasi pengembangan Kawasan Strategis di Batas Kota, Amahami, Lawata dan Kolo. Proyek ini dinilai terlalu banyak menghabiskan anggaran lantaran menyedot alokasi APBD Rp23 Miliar lebih.
Hal ini disampaikan Fraksi Kebangkitan Nasional dalam sidang paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran 2017, Jum’at (11/11) siang.
“Anggaran ini sangat fantastis. Masalahnya, bagaimana dengan bidang-bidang lain yang juga perlu mendapatkan perhatian,” sorot Anggota Fraksi Kebangkitan Nasional, Nazamudin usai membacakan pemandangan umum.
Menurut Duta PKP Indonesia ini, karena terlalu besar semestinya anggaran Rp23 Miliar itu dapat dialihkan sebagiannya untuk agenda lain. Seperti kegiatan-kegiatan infrastruktur, penyediaan anggaran untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan serta kegiatan-kegiatan lain yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
“Karena itu, Fraksi Persatuan Kebangkitan Nasional meminta kepada pihak eksekutif untuk melakukan rasionalisasi dana untuk pengembangan kawasan strategis tersebut,” desaknya.
Apabila dicermati lanjutnya, pengembangan kawasan srategis yang direncanakan Pemerintah Kota Bima bukanlah kebutuhan mendesak. Serta bukan berdasarkan aspirasi dan keinginan masyarakat. Sementara arah kebijakan pembangunan harus mengacu pada kebutuhan masyarakat.
“Saat reses dan forum pertemuan lainnya, kami tidak pernah mendengar masyarakat meminta pengembangan kawasan strategis. Justru yang muncul bidang-bidang lain. Misalkan pertanian, pendidikan maupun ekonomi kerakyatan,” tuturnya.
Nazamudin juga memberikan pandangan bahwa sektor pertanian masih merupakan sektor andalan bagi peningkatan perekonomian dan taraf hidup masyarakat Kota Bima. Dan saat ini masih membutuhkan perhatian serius terkait kondisi sarana dan prasaran pendukung sektor pertanian.
Seperti saluran irigasi kata dia, belum dapat dimanfaatkan secara maksimal karena sebagiannya dalam keadaan rusak. Begitu pula ketersediaan DAM penampung air belum mencukupi dibanding dengan luas areal pertanian.
“Dukungan anggaran untuk sektor pertanian hanya Rp5 Miliar dari APBD. Jumlah ini masih sangat jauh dari harapan dan kebutuhan masyarakat,” terangnya.
Pihaknya juga meminta penjelasan kepada eksekutif terkait dengan besaran pagu anggaran untuk masing-masing program dan kegiatan yang telah dialokasikan melalui APBD Kota Bima Tahun Anggaran 2017.
Pelaksana Tugas Sekda Kota Bima, Muhtar Landa yang mewakili Walikota Bima saat dimintai tanggapan usai paripurna mengaku semua catatan dan masukan fraksi akan disampaikan kepada Kepala Daerah. Pada paripurna selanjutnya, penjelasan terkait hal itu akan disampaikan dihadapan Anggota Dewan.
“Intinya semua catatan dan masukan itu tetap menjadi perhatian serta akan ditanggapi pada paripurna selanjutnya,” jelas Muhtar Landa sambil berlalu.
*Ady
