Kabupaten Bima, Kahaba.- Suasana rapat paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Bima terhadap Raperda APBD Perubahan tahun 2019, Jumat (6/9) terlihat sepi. Paripurna yang semestinya harus dihadiri pihak eksekutif, justru hanya menyisakan banyak kursi kosong.
Tentu saja kondisi itu kembali menjadi sorotan dari legislatif PAN Kabupaten Bima M Aminullah. Ia menyebutkan ketidakhadiran sejumlah OPD ini merupakan kebiasaan buruk yang dilakukan sejak lama.
“Begini kebiasaan mereka, jika Bupati Bima tak hadir, maka banyak pembina OPD yang tak hadir pula,” sorotnya.
Kata wakil rakyat asal Kecamatan Sape ini, prilaku padakepalaOPD itu sangat tidak bagus. Menurutnya, paripurna yang harusnya diikuti, jsutru dianggap tidak penting. Padahal ini catatan soal pemandangan umum fraksi dan harus didengarkan langsung oleh kepala OPD, agar dapat diperbaiki.
“Ini harus dievaluasi oleh Bupati Bima. Setiap rapat dewan, ya begini terus. Mau dibawa ke mana pemerintah ini. Kalau kursi-kursi kosong semua, apakah ada niat untuk merubah daerah ini. Bagaimana daerah ini bisa maju kalau seperti ini,” kritiknya.
Ia juga menjelaskan, pada pertemuan sebelumnya Sekretaris Daerah Kabupaten Bima sudah mengingatkan kepada kepala OPD untuk tetap konsisten menghadiri rapat dewan.
“Sekda kan sudah ingatkan kemarin kepada para kepala OPD, agar tetap ada di DPRD ketika ada rapat. Karena pasti ada hal penting yang disampaikan,” ungkapnya.
Dia menambahkan, karena rasio kemandirian daerah sudah turun. Itu semua disebabkan karena OPD tidak mau mendengarkan masukan dan pandangan. Padahal sumber daya sudah ada.
“Bupati sebagai leader harus mengarahkan OPD yang ada di bawahnya,” saran pria yang juga Ketua DPD PAN Kabupaten Bima itu.
*Kahaba-07
