Kota Bima, Kahaba.- Staf Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKP2) yang jengah melihat ulah pimpinanya diduga sering memotong dana setiap kegiatan di instansi setempat akhirnya memutuskan mogok kerja. Kantor pun dibuat sepi tanpa aktivitas kerja sejak hari Rabu (28/11/2012) lalu.
Menurut salah seorang pegawai yang tak ingin dikorankan namanya, pilihan bersama itu diambil, agar Kepala se tempat bisa instropeksi diri. Ia mengungkapkan, sudah menjadi kebiasan di tempatnya bekerja, setiap kali ada kegiatan di bidang setempat, Kepala BKP2 Kota Bima memotong anggaran tanpa alasan yang jelas. “Ini sudah seringkali dilakukan. Alasan pemotongannya pun tidak jelas,” katanya.
Karena kapasitas sebagai bawahan, staf pun tidak bisa berbuat banyak dan harus patuh pada keinginan atasan. Namun tindakan Kepala BKP2 tersebut sudah tidak bisa dibiarkan. Karena dana yang sudah tersedia untuk kegiatan harus dipertanggungjawabkan sesuai peruntukan, bukan diambil untuk kepentingan Kepala Badan. “Kami mogok karena sudah bosan dengan tindakan Kepala Badan. Ini juga kami lakukan agar Kepala Badan bisa instropeksi diri,” tegasnya dan menambahkan mereka berencana akan mogok kerja hingga Senin depan.
Selain memotong anggaran kegiatan, lanjutnya, pihaknya juga meminta agar Kepala Badan mengembalikan tupoksi mereka yang sudah di SK kan setiap kali kegiatan. Karena selama ini, setiap kegiatan, Kepala Badan selalu mengambil alih dan tidak mempercayakan kepada staf yang sudah di SK kan.
Saat wartawan Kahaba tiba di kantor setempat sekitar pukul 08.30 WITA, keadaan sejumlah ruangan memang sepi. Meja kerja yang berjejer tidak berpenghuni. Salah seorang staf yang ditanyakan menjawab tidak tahu dan tidak ingin berkomentar.
Kepala BKP2 Kota Bima Ir. Darwis H. Yusuf yang ditemui di ruangannya membantah jika stafnya mogok kerja, terlebih masalah pemotongan yang dituduhkan di setiap kali kegiatan. “Hari ini sebagian staf banyak tidak kerja karena kecapean bekerja di lapangan. Sebagiannya lagi masih ada di lapangan,” tepisnya.
Mengenai pemotongan anggaran, dia menjelaskan, selama ini Ganti Uang (GU) persediaan untuk kegiatan di instansinya sekitar Rp 75 juta. Angka itu dibagi pada lima bidang dengan sejumlah kegiatan yang harus dilaksanakan. Untuk satu bidang, setiap kegiatan membutuhkan dana sekitar Rp 30–40 juta. Mengantisipasinya, maka pihaknya menggunakan dulu GU persediaan tersebut untuk melaksanakan kegiatan yang diprioritaskan. “Nanti untuk kegiatan yang lain, akan menggunakan GU persediaan berikutnya. Begitu seterusnya yang kami lakukan, jadi tidak ada pemotongan seperti yang di tuduhkan,” jelasnya. [BK]
