Kota Bima, Kahaba.- Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Bima H Azhari mengurai persoalan sebab musabab mogok kerja di RSUD Kota Bima. Sikap pegawai setempat tersebut didasari sejumlah alasan. (Baca. Pegawai RSUD Kota Bima Mogok Kerja, Pasien Terlantar)
Menurut dia, persoalan utama itu yakni tidak terbayarkannya Jasa Pelayanan (Jaspel), yang sumber dananya dari BPJS. Sementara jumlah yang belum dibayarkan yakni mulai bulan Desember 2018 sampai dengan Februari 2019. (Baca. Mogok Kerja Pegawai RSUD, Ini Penjelasan Dikes Kota Bima)
“Untuk masalah Jaspel yang belum dibayar selama 3 bulan. Dari hasil konfirmasi kami dengan kepala BPJS, sedang diupayakan ke pusat. Karena kewenangan mereka yang di daerah hanya administrasi,” jelasnya, Senin (11/3). (Baca. Aksi Mogok Pegawai RSUD Kota Bima, Ketua Dewan: Ini Memalukan)
Azhari mengakui, tertundanya pembayaran Jaspel karena kondisi BPJS di tingkat pusat. Bahkan tertundanya pembayaran ini berlaku diseluruh Indonesia.
Lantas bagaimana dengan RSUD Kabupaten Bima?, menurut dia sama persoalannya. Hanya saja di RSUD Kabupaten Bima, sudah BLUD maka kewenangan mengatur pembiayaan sendiri.
“Jadi mereka ada kebijakan yang bisa diambil. Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) mereka ada, sehingga ada yang bisa digerakkan. Tidak menunggu pembayaran BPJS,” urainya.
Untuk masalah Jaspel, pihaknya akan mencoba menggunakan dana pengembalian pajak RSUD. Semoga saja bisa direstui menggunakan Perwali tahun 2018.
Persoalan lain sambungnya, bukan saja masalah Jaspel, tapi pegawai setempat juga butuh figur Kepala RSUD Kota Bima dan pengisian struktur. Sehingga ada kepastian hukum dan yang bertanggungjawab.
“Sekarang ini baru ada jabatan Plt Kepala RSUD Kota Bima, struktur juga belum diisi. Makanya, Dinas Kesehatan sudah mengusulkan dan sudah didisposisi oleh Walikota Bima,” bebernya.
*Kahaba-01
