Kabupaten Bima, Kahaba.- Kepolisian Resort (Polres) Bima bersama jajaran menegaskan siap mengamankan jalannya aksi damai di sejumlah titik di Bima, Jum’at (4/11) besok. Dalam pengamanan aksi terkait dugaan penistaan agama oleh Basuki Cahaya Purnama alias Ahok ini, Kepolisian akan dibantu TNI.
Hal ini disampaikan Wakapolres Bima, Kompol Arif Haryono saat memimpin rapat terkait isu Kamtibmas bersama Wakil Bupati Bima di Aula Pemkab Bima, Kamis (3/4) pagi.
Wakapolres menjelaskan, aksi besok akan dilaksanakan serentak hampir di seluruh wilayah Indonesia. Ia berkeyakinan, aksi akan berjalan dengan lancar, aman dan damai.
Hal ini juga kata dia, menjadi keyakinan Kapolri, Panglima TNI, Menteri Agama, Tokoh Ormas Islam dalam sebuah acara dialog di televisi nasional kemarin malam. Hanya saja, para tokoh menggaris bawahi agar para pendemo mewaspadai adanya penyusup yang memprovokasi massa.
Bahayanya penyusup lanjut dia, apabila mereka tidak saja masuk dalam massa aksi, tetapi juga menyusupkan isu-isu yang di luar konteks persoalan. Akhirnya membuat ketakukan dan membuat bingung massa aksi.
“Nah kalau itu sedikit saja dipicu, aka menimbulkan chaos,” ingatnya kepada para peserta rapat koordinasi dari unsur Camat, TNI, Polri dan Tokoh Agama.
Namun sambung Wakapolres, kalau memang mengikuti aturan yang ada dan mengikuti tata cara pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, maka tidak menjadi masalah. Karena memang undang-undang memberikan ruang.
“Kita sebagai aparat dan orang yang ditokohkan masyarakat, bagaimana memberikan keyakinan dan pemahaman kepada mereka agar menyampaikan pendapat sesuai tata cara yang telah diatur,” ujarnya.
Di luar daerah kata dia, masyarakat Bima dikenal sangat religius dan itu memang benar adanya. Hanya saja, yang jadi masalah ketika masyarakat religius ini terprovokasi, apalagi mengenai agama maka akan sangat cepat tersulut.
“Kami berharap masyarakat terus diberikan pencerahan. Demo adalah hak, tetapi harus tetap saling menghargai dan tetap menjaga hal-hal yang di larang. Misalnya demo di lokasi vital negara, seperti pelabuhan laut, bandara, pertamina maupun tempat ibadah,” terangnya.
Arif juga mengingatkan, bagaimanapun kondusifitas daerah merupakan hal utama yang harus dijaga karena menjadi modal pembangunan bagi pemerintah. Kalau daerah tidak aman, maka tidak mungkin akan bisa membangun daerah. Sehingga yang rugi adalah masyarakat sendiri.
*Ady
