Kota Bima, Kahaba.- Ratusan tenaga honorer yang tergabung dalam Forum PPPK dan CPNS Kota Bima menggelar aksi damai di depan Kantor Wali Kota Bima, Senin 10 Maret 2025. Mereka menolak keputusan Kemenpan RB yang menunda pengangkatan CPNS dan PPPK tahun 2024.
Dalam aksi tersebut, Ketua Forum Aksi Damai, Oma Irama menyatakan, keputusan Kemenpan RB sangat mengecewakan dan dinilai tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami mempertanyakan dasar hukum penundaan ini. Kenapa Undang-undang bisa dibatalkan hanya dengan satu surat keputusan? Ini bentuk ketidakadilan bagi kami yang sudah lama mengabdi,” tegasnya dalam orasi.
Seperti diketahui, Kemenpan RB sebelumnya mengeluarkan kebijakan untuk menunda pengangkatan CPNS hingga Oktober 2025, dan PPPK hingga Maret 2026. Alasannya, pemerintah sedang melakukan evaluasi kebutuhan formasi ASN secara nasional, serta penyesuaian anggaran pusat dan daerah.
Namun, kebijakan ini justru menimbulkan kekecewaan di kalangan tenaga honorer. Banyak dari mereka yang telah dinyatakan lulus seleksi merasa ketidakpastian semakin panjang.
“Kami sudah lulus seleksi dan tinggal menunggu pengangkatan. Tapi sekarang, nasib kami kembali digantung! Kami menolak keputusan ini dan meminta Kemenpan RB mencabut penundaan ini,” ujar salah satu peserta aksi.
Setelah menyampaikan aspirasi di depan kantor Wali Kota Bima, perwakilan massa diterima langsung oleh Kepala BKPSDM Kota Bima, Arif Roesman Effendy.
Ia menyatakan pihaknya memahami keresahan para tenaga honorer dan siap menyampaikan tuntutan mereka ke pemerintah pusat.
“Kami memahami keresahan yang dirasakan oleh tenaga honorer. Pemerintah daerah akan segera meneruskan aspirasi Forum PPPK dan CPNS Kota Bima ke Kemenpan RB, agar ada kejelasan terkait nasib mereka,” ujar Arif.
Aksi damai yang berlangsung sejak pagi ini berakhir dengan tertib. Para peserta aksi berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan ketidakpastian ini.
*Kahaba-01
