Kota Bima, Kahaba.- Persiapan dan pelaksanaan upacara HUT Pol PP tingkat NTB tahun 2019 yang dipusatkan di Kota Bima memang berjalan lancar. Kegiatan yang dihelat di Lapangan Serasuba itu dihadiri oleh Sekda Provinsi NTB dan seluruh Kasat Pol PP se-NTB beserta anggota.
Namun, siapa sangka, dibalik acara yang besar itu justru menyisakan persoalan bagi anggota Pol PP Kota Bima sebagai tuan rumah. Pasalnya, honor kegiatan hingga saat ini tak kunjung diberikan. Demikian juga beberapa masalah lain yang menyertainya. Padahal, untuk perhelatan itu pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 900 juta.
Informasi yang dihimpun media ini, sejak awal persiapan kegiatan itu sudah dirundung persoalan. Manajemen kegiatan, terutama alokasi penganggaran yang tak profesional justru memantik masalah semakin meluas.
Hal pertama yang kini dibicarakan oleh anggota Pol PP yaitu honor yang kecil dan tak sebanding dengan besarnya tenaga yang dikeluarkan untuk persiapan dan pelaksanaan kegiatan yakni hanya Rp 172 ribu. Sudah kecil, rupanya honor dimaksud hingga saat ini belum dibayarkan.
Kemudian yang kedua, pengadaan sarana dan prasarana SDM dan kelengkapan upacara, hanya sepatu, helm, syal dan kaos tangan saja yang dibeli baru. Sementara perlengkapan penting lain seperti baju seragam dan atribut pendukung penting hingga saat ini belum dibeli.
Ditambah lagi dengan seragam Walikota dan Wakil Walikota Bima yang hanya mengenakan Pakaian Dinas Lapangan (PDL). Padahal, sesuai dengan kapasitas kepala daerah, seragam yang dipakai menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU). Lantas dimana alokasi anggaran untuk sejumlah pengadaan tersebut?
Bicara anggaran, nyatanya sumber anggaran tidak saja dari alokasi APBD Kota Bima sebanyak Rp 900 juta. Ada sumber lain juga untuk kegiatan tersebut yakni uang yang dikumpulkan oleh masing – masing Pol PP se-NTB sebanyak Rp 4 juta. Jika dijumlahkan dengan 10 kota dan kabupaten yang ada di NTB, makanya bisa mencapai Rp 40 juta. Dugaan kuat, anggaran itu juga tidak digunakan.
Sejak berakhirnya hajatan itu, masalah-masalah itu menjadi buah bibir anggota Pol PP Kota Bima. Hanya saja, mereka tak berani untuk mengumpulkan keberanian untuk menyampaikannya di media. Karena konsekuensi yang harus diterima seperti, diancam dan diintimidasi.
Lantas bagaimana tanggapan Kepala Pol PP dan Damkar Kota Bima terhadap persoalan ini?. Saat ditemui di ruangannya Senin (8/4), M Farid menjawab, anggaran HUT Pol PP sebanyak Rp 306 juta, bukan Rp 900 juta. Anggaran tersebut digunakan untuk melayani tamu lebih kurang 750 orang, ditambah Pol PP Kota Bima lebih kurang 900 orang.
“Pol PP Kota Bima menanggung biaya akomodasi, hotel dan makan makanan minum seluruh tamu yang hadir. Dari kebutuhan sesuai DPA dari anggaran tersebut, Pol PP masih mampu mengefisienkan aggaran, terutama akomodasi hotel. Bahkan sisa anggaran sudah disetor kembali oleh bendahara di kas daerah, sekitar lebih kurang Rp 60 juta,” paparnya, Senin (8/4).
Kata dia, yang digunakan untuk kegiatan tersebut lebih kurang Rp 226 juta. Kemudian menyangkut pengadaan pakaian Pol PP, memang diakuinya belum dilaksanakan sampai sekarang dan masih dalam proses. Adapun pakaian kepala daerah, tidam disiapkan PDU karena pada kegiatan tersebut memang menggunakan PDL.
“Berkaitan dengan honor anggota Pol PP, sekarang sedang dibayarkan. Anggaran yang di persiapkan hanya Rp 5 juta, untuk lebih kurang 45 orang panitia. Yang diterima sebesar itu sesuai ketentuan,” jelasnya.
Mengenai uang yang dikumpulkan oleh Pol PP kota dan kabupaten di daerah lain Farid mengaku belum dilaporkan oleh Kabid yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.
“Berapa yang masuk dan berapa realisasinya mungkin setelah saya kembali dari dinas luar, Insyaallah,” tuturnya.
*Kahaba-01
