Kabupaten Bima, Kahaba.- Pemilihan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima menuai kontroversi. Proses seleksi yang telah menghasilkan tiga nama calon Sekda, dinilai sebagai upaya untuk meloloskan paman Bupati Bima sendiri sebagai pejabat definitif.
Hal ini pun menimbulkan pandangan bahwa langkah tersebut bertujuan melanggengkan kekuasaan dan memperkuat politik dinasti di Kabupaten Bima.
Abdul Haris, seorang aktivis dari Lakpesdam NU Kabupaten Bima, menyatakan keprihatinannya terhadap upaya tersebut.
“Tidak elok. Meski Bupati Bima memiliki kewenangan. Namun, hubungannya dengan paman kandung, tentu saja ini bertolak belakang dengan semangat reformasi yang menginginkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa,” katanya, Minggu 7 Juli 2024.
Menurut Haris, melanggengkan dinasti politik bertentangan dengan amanah reformasi. Dan terminologi dinasti tidak relevan dengan pemerintahan hari ini, karena melawan spirit dan amanah reformasi.
“Pemerintah yang bersih dan berwibawa harus dibangun tanpa intervensi politik dinasti,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua PKN Kabupaten Bima Herman, juga menyuarakan penolakannya terhadap politik dinasti.
“Sederhana saja, intinya kami menolak dari segala aspek mengenai politik dinasti. Ini akan memberikan citra buruk bagi pemerintah,” terangnya.
Sebagai wakil dari partai non parlemen tegas Herman, ia sangat menyayangkan jika hal ini terjadi. Pasalnya, bahwa masih banyak putra daerah yang layak dan mampu mengisi posisi Sekda tanpa harus mengandalkan hubungan keluarga dengan Bupati.
“Seperti tidak ada orang lain saja, masih banyak putra daerah yang bisa mengisi posisi ini,” tambahnya.
Herman menambahkan, jika saja Bupati Bima terus memaksakan kehendaknya ingin menunjuk pamannya menjadi Sekda Kabupaten Bima, sama halnya tidak menjaga integritas pemerintahan dan kekhawatiran akan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi.
*Kahaba-01
