Kabupaten Bima, Kahaba.- Belanja pengadaan Mobil Dinas (mobdis) senilai Rp 14 milar di tahun 2013 ini tentu menjadi hal yang kontradiksi bagi penanganan 5000 balita kekuangan gizi. Apalagi masih banyak jalan yang rusak, sekolah yang tidak layak, pelayanan kesehatan yang tidak maksimal, dan kantor Bupati yang masih di wilayah Kota Bima. Tudingan tidak pro rakyat dilayangkan ke pimpinan daerah dan wakil rakyat yang senantiasa menikmati kenyamanan mobdis mewah tapi memperjuangkan anggaran Gizi Buruk (GB) dan Gizi Kurang (GK) saja tidak mampu.
”Tidak ada rasa malunya, uang pajak rakyat dihambur-hamburkan untuk alasan operasional dan fasilitas pelayanan. Pengadaan mobdis miliran rupiah ini adalah bentuk konspirasi lembaga eksekutif dan legislatif,” kata Amirudin, kordinator Masyarakat Untuk Transparansi Daerah (Mantanda) Bima.
Amir mengutuk belanja pengadaan mobdis ini seolah uang rakyat hanya milik mereka sendiri. Padahal itu titipan rakyat pada mereka untuk dibelanjakan sesuai kepentingan rakyat, bukan dibelanjakan untuk kepentingan mereka.
“Pimpinan daerah dan jajaran di bawahnya adalah orang yang statusnya dipercayakan untuk mengurus kebutuhan rakyat, tetapi kenyataannya sudah jauh melenceng, seolah mereka adalah orang paling berkuasa, mengatur rakyat seenaknya, padahal statusnya adalah amanah,” jelasnya.
Menurut Amir, mobdis sudah cukup, saat ini masih ada 224 mobdis dan 1000 motor menjadi aset Pemkab Bima.
“Tahun sebelumnya, belasan mobil Ford Rager doubel Kabin seharga ratusan juta rupiah per unitnya masih sangat layak. Kini dari APBD 2013 sebesar Rp 14 miliar dianggarkan untuk beli Mobdis, di mana hati nuraninya pejabat negeri ini,” pungkas Amir.
Kebijakan anggaran sampai beli mobdis belasan miliar sudah sangat keterlaluian. Ini menghina logika akal sehat politik publik dan mencerrminkan keserakahan maupun kerakusan elit yang tidak lagi berprikemanusiaan.
“Bisakah alokasi APBD diperuntukan bagi hal yang berkaitan langsung dengan kebutuhan mendasar bagi rakyat? Tidak selalu untuk kepentingan para pejabat! Tentu masih bayak kebutuhan di bidang kesehatan, pendidikan dan petanian yang seharusnya menjadi prioritas belanja,” tandasnya.
Menurut Amir, masalahnya ada pada mental para pejabat dan wakil rakyat yang ada di Bima. Selalu mengedapankan kepentingan pribadi, rakyat belakangan. Dan kepentingan mendasar bagi rakyat tidak terpenuhi secara maksimal, faktanya ribuan balita kekurangan gizi begitu sulit dikucurkan anggarannya, digelar demonstrasi pun, dewan dan pemerintah tidak pernah memberikan kepastian, apakah anggaran untuk Gizi Buruk dan Gizi Kurang disetujui atau tidak dalam alokasi APBD Tahun 2014 mendatang?
Menurut Amir, ada kongkalingkong yang tidak sehat antara eksekutif dan legislatif dibalik rancangan anggaran sampai penetapan APBD Kabupaten Bima setiap tahunnya. Kalau tidak ada perubahan, Matanda akan turun ke jalan menggelar aksi demonstrasi dan membuka mata hati pejabat dan wakil rakyat.
“Jangan selalu memikirkan kepentingan pribadi dan golongan kecil itu saja. Uang APBD itu uang rakyat bukan uang pejabat dan wakil rakyat saja,” ketusnya.
Keadaan yang sangat memprihatinkan di Kabupaten Bima, terang Amir, selain persoalan balita kekurangan gizi, siswa SMAN 2 Monta tepaksa belanjar beralaskan lantai karena tidak memiliki meja dan kursi. Kondisi ambulan reot tanpa perawatan disejumlah puskemas pun terlantar. Kantor Bupati saja sampai saat ini tidak ada tanda-tanda peletakan batu pertamanya. Sementara itu, untuk membeli mobdis belasan miliar bagai membalikkan telapak tangan.
“Inikah bentuk pemerintah yang pro rakyat itu?,” herannya.
Sumber dari FITRA, uang ABPD tahun 2013 Kabupaten Bima, habis untuk belanja pegawai, hanya sekian persen untuk pembangunan, itu pun masih dicubit untuk kepentingan aparatur yang ada.
*DEDY
