Kota Bima, Kahaba.- Catatan penting Komisi II DPRD Kota Bima saat mendatangi SKPD untuk monitoring dan evaluasi (Monev) yakni masalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebab, dari sejumlah SKPD yang didatangi, rata – rata minim perolehan PAD.
Ketua Komisi II DPRD Kota Bima, M. Nor menyebutkan sejak pekan kemarin sudah mendatangi 6 SKPD. Masing – masing Dinas Koperindag, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Ketahanan Pangan dan Bagian Ekonomi.
Kemudian yang menjadi catatan soal realisasi PAD, pada Dinas Perikanan dan Kelautan serta Dinas Pertanian dan Peternakan, sangat minim. Di Dinas Perikanan dan Kelautan, berdasarkan penjelasan pegawai setempat kendala nya alat dan perahu yang sudah banyak rusak. Demikian juga Saung Miratun yang ludes terbakar.
“Sementara kapal bantuan pemerintah juga hanya dilengkapi dengan alat tangkap dan pukat 80 meter, sehingga tidak maksimal menghasilkan PAD,“ katanya, Selasa (7/2).
Demikian juga di Dinas Pertanian dan Peternakan sambung duta PAN itu, Rumah Potong Hewan (RPH) dan Poskeswan yang menjadi andalan PAD, juga tidak berfungsi dengan baik. Pihaknya pun meminta agar dinas terkait merubah MoU dengan pihak ketiga.
Sementara di Dinas Koperindag, juga tidak memiliki harapan untuk perolehan PAD. Sebab, dinas tersebut hanya berharap pada pengembalian dana bergulir. Sementara pengembalian dana bergulir macet total.
“Catatan kami, Pemerintah harus cepat memutihkan program dana bergulir tersebut, agar tidak mengganggu catatan keuangan,” sarannya.
Kemudian pada Badan Ketahanan Pangan, pria bergelar Insinyur itu mengungkapkan, hingga saat ini belum memiliki gudang penyimpanan pangan. Padahal di kantor itu harus menyediakan stock pangan.
Dari hasil Monev tersebut tambah Nor, akan dibahas di tingkat Komisi, kemudian dilaporkan pada paripurna untuk menjadi atensi pemerintah daerah.
*Kahaba-01
