Kota Bima, Kahaba.- Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Tokoh Agama (Toga) se – Pulau Sumbawa menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda), selama dua hari, Jumat – Sabtu (17-18/10) di Hotel Muthmainnah Kota Bima.
Kegiatan dengan tema membangun manusia berbasis Iman dan Taqwa, untuk menyelamatkan ummat dan bangsa dari kehancuran akhlak itu dihadiri Ketua MUI Provinsi NTB, Bupati Bima, Kapolres Bima Kabupaten, MUI masing-masing wilayah.
Ketua MUI Kabupaten Bima, KH. Abdurrahim Haris, MA dalam laporan mengatakan kegiatan itu bertujuan menyusun program bersama ummat Islam di NTB dan Bima khususnya dan mengevaluasi program yang sudah dilaksanakan, serta menyikapi persoalan yang mengemuka.
“Wacana yang mengemuka sekarang akan diangkat dalam Rakorda kali ini. Gerakan pemikiran lewat stiker dan buku, diharapkan bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat soal Islam,” ujarnya.
Ketua MUI Provinsi NTB Profesor H. Syaiful Muslih, MM dalam sambutannya mengatakan, Rakorda kali ini merupakan keempat kalinya dan rutin kita laksanakan setiap tahun. “Tahun ini di Kabupaten Bima, tahun depan di Kabupaten Sumbawa,” sebutnya.
Ia mengakui, masalah akhlak selama ini kurang disentuh. Kini, persoalan itu menjadi atensi khusus dan harus diselesaikan secara bersama. “Rakorda ini berdasarkan amanat organisasi, selain mengevaluasi program yang sudah dan menyusun untuk program kedepan. Sekaligus kita membahas akhlak dan masalah yang mengemuka,” jelasnya.
Dirinya berharap kedepan koordinasi antar MUI daerah dengan Provinsi ditingkatkan lagi. Dan yang terpenting, koordinasi dengan pemerintah daerah, meskipun keberadaan MUI tidak bergantung pada pemerintah.
Kata dia, membangun umat harus dilakukan bersama-sama, tidak bisa hanya mengandalkan kelompok kecil dan organisasi kecil yang tidak mewakili umat Islam secara keseluruhan. Tapi tetap harus koordinasi dengan semua ormas, untuk mengajak bersama dalam satu persepsi. “Jika gerakan bersama dan satu serta terorganisir dengan baik, maka kita akan berhasil,” tuturnya.
Sebagai MUI, lanjutnya, harus memayungi semua ormas Islam yang ada, harus memainkan peran penting. Apalagi sekarang banyak ormas baru hadir dan berkembang. “Jika MUI tidak mampu menaungi maka MUI gagal,” tegasnya.
MUI juga harus menjadi lembaga agama yang harus paham terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. Sehingga dapat memberikan solusi. Seperti masalah Pure di Tambora, sudah lama mengemuka, dan akan disikapi dalam Rakorda.
“Tapi, merespon persoalan ini tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Karena menyangkut hubungan antar agama. Tetap dalam koridor aturan, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. MUI harus bisa menjadi mediator,” tandasnya dan berharap Semoga Rakorda kali ini menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang bermanfaat untuk umat Islam.
*Erde
