Kota Bima, Kahaba.- Puluhan pegawai Kota Bima mewakili 259 ASN yang sudah beralih dari struktural menjadi pejabat fungsional, mendatangi Kantor Bappeda untuk mempertanyakan tunjangan yang hingga kini belum jelas.
Padahal alih fungsi jabatan tersebut telah ditetapkan akhir bulan Desember 2021 lalu, tapi hingga kini Pemerintah Kota Bima belum juga merealisasikan pembayarannya.
Kepala Bappeda Kota Bima Adisan Sahidu yang dikonfirmasi membenarkannya sejumlah ASN datang menghadap, dan mempertanyakan kejelasan pembayaran tunjangan jabatan fungsional.
“Iya benar pekan kemarin,” ujarnya, Senin 10 Juli 2023.
Ia menjelaskan, untuk memperjuangkan nasib 259 pejabat fungsional tersebut dia akan segera berkoordinasi dengan 4 instansi terkait seperti BPKAD, Bagian OPA Setda, Inspektorat dan BKPSDM untuk membahas kebijakan, kemudian akan disampaikan pada Kemendagri.
“Kami akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait, lalu menyampaikan pada Kemendagri. Hasilnya seperti apa, akan ditindaklanjuti,” katanya.
Adisan menambahkan, jika mengacu sesuai Perpres Nomor 50 Tahun 2022, terdapat beberapa nomenklatur penjelasan terkait pembayaran tunjangan jabatan fungsional tersebut.
Tapi pemerintah daerah belum bisa menjalankan, karena sampai saat ini Kemendagri belum mengeluarkan rekomendasi atau perintah pembayaran.
“Karena belum ada kejelasan tersebut, maka untuk sementara ini pembayaran tunjangan fungsional masih menggunakan aturan lama dari ASN tersebut,” tambahnya.
*Kahaba-04
