Kota Bima, Kahaba.- Dana yang dikucurkan pemerintah Kota Bima senilai Rp 30 juta untuk menunjang pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat kelurahan, ternyata belum mampu digunakan dengan maksimal oleh pemerintah Kelurahan Sarae.
Pelaksanaan kegiatan yang rutin digelar tiap tahun tersebut pun bermasalah dan disorot oleh warga setempat dengan sejumlah persoalannya.
Warga Kelurahan Sarat di RT 06 Taufik yang juga ditemani Muhidin, Jumat (13/4) mengaku ada kejanggalan dalam pelaksanaan MTQ Tingkat Kelurahan Sarae. Bermasalah dan tidak memenuhi syarat syiar Islam.
Hal ini jelaskan karena sejak awal pelaksanaan MTQ dilaksanakan secara diam-diam dan terkesan sembunyi, karena saat rapat pembentukan panitia tidak dilibatkan seluruh ketua RT dan RW serta tokoh agama dan masyarakat setempat. Untuk membicarakan teknis penyelenggaraan MTQ, agar pelaksanaannya bisa berjalan lancar.
“Karena rapat persiapan terkesan tertutup, jadi melahirkan keputusan untuk melaksanakan STQ saja. Alasannya anggaran kurang cukup untuk membiayai segala keperluan MTQ,” ungkapnya.
Setelah diubahnya MTQ menjadi STQ, yang menjadi pertanyaan masyarakat mengapa alasan MTQ diubah menjadi STQ karena kurang biaya. Padahal pihak kelurahan juga turut meminta sumbangan ke warga, serta meminta dukungan hadiah pada sebagian pemilik toko dan minimarket sebagai hadiah kepada peserta.
“Kelurahan lain mengadakan MTQ tanpa meminta dukungan dana dari badan usaha, dan juga masyarakat tetap sukses menjalankan acara. Tapi justeru di Kelurahan Sarae berbeda jauh, ada dukungan dana dari masyarakat dan hadiah dari pemilik usaha toko justeru hanya menggelar STQ,” sorotnya.
Taufik kembali menambahkan, setelah kejanggalan tersebut terjadi. Justeru pelaksanaan STQ juga kembali dipertanyakan, karena tempat penyelenggaraannya yang tidak memakai biaya, hanya dilaksanakan di Musholla kecil, tidak ada mimbar lomba, dewan hakam hanya 2 orang, ditambah panitia penyelenggara hanya beberapa orang saja.
“Dengan biaya begitu banyak, tapi tidak dilibatkan semua warga dalam hal penyelenggaran syiar Islam. Kemudian tidak ada transparansi laporan penggunaan anggaran. Inilah yang membuat pertanyaan masyarakat, ko’ bisa acara MTQ diubah semaunya menjadi STQ, dan penyelenggaraannya tertutup,” tandasnya.
Sementara itu Lurah Sarae Iskandar yang dimintai tanggapan mengaku bahwa anggaran pemerintah Kota Bima sebesar Rp 30 juta, namun tidak cukup untuk kegiatan MTQ. Karena ada potong pajak hampir Rp 4 juta kemudian pemotongan Rp 1 juta sebagai kas awal penyelenggaraan MTQ tingkat Kecamatan Rasanae Barat.
Ketika ditanyakan mengapa masih meminta dana tambahan di sejumlah toko dan masyarakat. Kemudian siapa yang memberikan keputusan ide penyelenggaraan MTQ menjadi STQ, hingga penyelenggaraan terkesan tertutup dan tidak ada transparansi laporan penggunaan anggaran.
Iskandar justru meminta awak media menanyakan ke Ketua Panitia STQ, karena dirinya selaku lurah tidak tahu hal tersebut.
“Kalo pertanyaan itu saya tidak bisa menjawab, silakan tanyakan saja kepada ketua panitia STQ,” sarannya.
*Kahaba-04
