Kota Bima, Kahaba.- Pemerintah Kota Bima melalui Dinas Kominfo telah meluncurkan pelayanan nomor tunggal panggilan kedaruratan 112. Nomor tersebut dimanfaatkan untuk menangani peristiwa yang harus direspon secepatnya.
Namun hingga saat ini, pelayanan nomor itu masih terkendala operator masing – masing OPD yang menangani persoalan kedaruratan. Sehingga perlu dibuatkan MoU, berdasarkan Peraturan Walikota Bima Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Bima, agar pelayanan maksimal.
Menurut Kepala Dinas Kominfo Kota Bima, Supawarman, pihaknya sudha menggelar rapat terkait membahas masalah MoU itu bersama dengan 9 OPD terkait. Seperti, Dikes, Dinas PUPR, Dinas Pol PP dan Damkar, Perhubungan, BNN dan OPD yang berkaitan dengan kedaruratan.
“Perwali 112 sudah dibuat, cuman tindaklanjutnya untuk lebih memperkuat harus dibuatkan MoU dengan 9 OPD. Agar OPD terkait lebih siap juga memberikan pelayanan 112,” tuturnya, Jumat (2/8).
Selama ini kata Supawarman, jika 112 itu dihubungi oleh masyarakat, maka operator di Dinas Kominfo akan meneruskan ke OPD terkait yang menangani laporan masyarakat tersebut. Sementara di OPD, operatornya harus stand by 24 jam.
“Nah ini kendalanya, karena operatornya di tiap OPD belum ada honor, jadi susah. Karena tanpa didukung oleh operator di masing – masing OPD juga, tidak maksimal layanan ini,” ujarnya.
Untuk itu, terhadap kendala yang dijumpai ini sudah disampaikan ke Sekda Kota Bima dan Kepala Bappeda Litbang, agar bisa diupayakan penganggarannya pada tahun 2020. Jika sudah ada kepastian untuk itu, maka MoU juga akan segera ditadatangani.
“Rencananya MoU kita buat dulu bulan ini, karena Perwali 112 juga sudah ada. Setelah itu, tahun 2020 bisa jalan karena anggaran untuk operator sudah tersedia,” jelasnya.
*Kahaba-01
