Kota Bima, Kahaba.- Kesulitan air bersih di rumah relokasi Lingkungan Kadole Kelurahan Oi Fo’o, menjadi masalah baru yang dihadapi para penerima manfaat. Hanya karena masalah klasik ini, tidak sedikit warga yang sudah diberi kunci rumah untuk ditempati, memilih kembali pulang dan hidup di rumah mereka sebelumnya. (Baca. Warga Rumah Relokasi Kesulitan Air Bersih, Pilih Pulang Daripada Hidup Merana)
Untuk memenuhi kebutuhan vital warga di sana, pemerintah sudah melakukan pengoboran dan membuat jaringan pipa dari sumber mata air Ringi Ncanga. Namun demikian, tetap saja ada kendala yang tidak mampu dituntaskan, sehingga aliran air acapkali mandek dan warga kembali mengambil air dengan jerigen di tempat lain. (Baca. Pemerintah Diminta Bongkar Rumah Relokasi, Warga: Tinggal di Sini Bikin Makan Hati)
Beberapa bulan lalu, atau sehari setelah banjir pertama menerjang kawasan rumah relokasi tersebut. Muncul pengeboran air oleh pemerintah. Namun tidak dituntaskan, karena hingga kini pengeboran itu tidak berhasil mengalirkan air di pemukiman warga. Padahal beberapa tandon sudah ditempatkan untuk menampung air.
Pemerintah Kota Bima melalui Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Fahad yang dikonfirmasi terkait masalah pengeboran air yang baru tersebut, memilih untuk tidak memberikan komentar. Karena bukan kewenangannya.
Fahad pun sarankan untuk mengkonfirmasi langsung ke BPBD Kota Bima. Karena OPD terkait yang menanganinya. Lagi pula, pengeboran tersebut bukan proyek, melainkan sumbangan dari yayasan.
“Bor air itu bukan kewenangan kita di PUPR, karena tidak ada anggarannya di kita juga. Silahkan tanyakan ke BPBD,” sarannya, Kamis (20/5).
Di BPBD Kota Bima, sejumlah pekerja media yang berupaya ingin konfirmasi terkait pengeboran air tersebut tidak mendapatkan jawaban.
Melalui Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Bima Asraruddin juga menjawab tidak menahu soap pengeboran di lokasi tersebut. Karena yang diketahuinya hanya proyek pengeboran untuk sumber air Ringi Ncanga.
“Kalau pengeboran yang baru itu Dinas PUPR yang tahu. Coba tanyakan ke sana,” sarannya lagi.
Kendati sudah diberitahu bahwa sejumlah media sudah mengonfirmasi ke Dinas PUPR dan disarankan ke BPBD, namun Asraruddin tetap memilih untuk tidak berkomentar. Karena pengeboran itu bukan bagian dan tupoksi BPBD.
*Kahaba-01
