Kota Bima, Kahaba.- Peringati Hari Lingkungan Hidup (HLH) sedunia yang jatuh tanggal 5 Juni, organisasi Mahasiswa Pencinta Alam (Mapala) Londa STKIP Bima dan STISIP MBojo-Bima, menggelar aksi demo tolak tambang marmer di Depan Kantor Walikota Bima, Jum’at (6/6).
Selain menggelar aksi tolak marmer, mahasiswa juga mendatangi kantor Kehutanan Kabupaten Bima dan memberikan peringatan agar Pemerintah serius menangani aksi pembalakan liar yang terjadi di wilayah Hutan Kabupaten Bima oleh onum-oknum tidak bertanggung jawab.
Korlap aksi, Feryanto dalam orasinya menilai aktifitas pertambangan batu marmer di Kelurahan Oi Fo’o oleh PT. Pasific Union Indonesia (PUI) tidak jelas. Bukannya member keuntungan, malah meninggalkan kerusakan lingkungan. “`Faktanya, tidak ada konstribusi yang jelas bagi masyarakat lingkar tambang dan pemasukan bagi Pemerintah,” sorotnya.
Selama tiga tahun sejak mendapatkan ijin produksi menambang dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bima, diakuinya, perusahaan belum mendapatkan hasil, batu marmer yang hendak ditambang malah masih dicari. “Dari proses pencarian, kini malah merusak lingkungan yang ada,” ujarnya.
Jika sudah terjadi kerusakan, sementara sumber daya alam yang dicari tidak ada, dirinya mempertanayakan siapa yang akan bertanggungjawab terhadap aktifitas pertambangan yang dilakukan PT PUI.
Dalam aski itu, Mapala Londa juga mempertanyakan lahirnya dokumen lingkungan hidup dari Pemkot Bima. Kemudian mempertanyakan apa hasil penelitian dulu dan tahapan ekplorasi PT. PUI hingga mendapatkan ijin produksi, padahal batu marmer masih terus dicari.
Satu jam berorasi, Asisten II Setda Pemkot Bima Ir. Hj. Rini Indriani keluar menemui mahasiswa. Jawaban disampaikan pun malah membingungkan mahasiswa.
Menurut Rini, saat ini PT. PUI masih mencari batu marmer bernilai jual. “Karena belum ditemukan batu marmer layak jual, PT. PUI belum bisa memberikan kontribusi untuk pemerintah,” katanya.
Menjawab janji pemberdayaan masyarakat lingkar tambang? Ia berasalan belum adan proses produksi, sehingga belum ada perekrutan tenaga kerja.
Sementara pertanyaan massa tentang kejelasan dokumen lingkungan, penelitian dan ekplorasi? Haris Dinata selaku pegawai Badan LIngkungan Hidup (BLH) yang sempat hadir tidak dapat menjelaskannya, karena masalah waktu.
*DEDY/BIN
