Kota Bima, Kahaba.- Puluhan kader LMND Kota Bima dan Kabupaten Bima yang tergabung dalam Front Mahasiswa Anti Korupsi dan Menangkan Pancasila menggelar aksi di depan Kantor DPRD Kabupaten Bima dan perempatan Gunung Dua, Senin (11/12). Aksi memperingati hari anti korupsi tersebut mengangkat sejumlah isu dugaan praktek korupsi yang terjadi di wilayah Bima.
Koordinator Lapangan Fikri dalam orasinya menyampaikan, kondisi negara kian terpuruk karena intervensi imprealisme yang semakin kuat untuk menghancurkan bangsa Indonesia. Baik dari segi sosial, budaya, ekonomi dan politik. Tekanan dan ikut campur pemilik modal asing ini membuat negara diserang dari berbagai arah. Mau tidak mau Indonesia selalu tunduk dan patuh terhadap asing.
“Maka tidak heran kalau para pejabat negara mulai dari tingkat pusat hingga daerah memiliki watak korup dan watak yang tidak mau tahu pada kepentingan rakyat,” sorotnya.
Menurut dia, di Kota Bima dan Kabupaten Bima dugaan praktek korupsi dan Pungutan Liar (Pungli) kerap terjadi. Praktek tersebut pun ini tidak boleh dibiarkan dan harus diusut tuntas. Untuk itu pihaknya mendesak agar proses hukum kasus korupsi seperti pengadaan sampan Fiberglass di Kabupaten Bima Bima segera dituntaskan.
Tidak hanya itu, pihaknya meminta kepada lembaga hukum agar menuntaskan juga kasus korupsi pengadaan bibit bawang merah dan kasus perekrutan CPNS dari jalur K2 Kota Bima.
“Sejumlah kasus ini sudah lama ditangani penegak hukum. Tapi tidak jelas ujung pangkalnya,” kata Fikri.
Pada kesempatan itu, mahasiswa juga mendesak agar pemerintah menghentikan pungutan liar di beberapa SDN Kota Bima. Meminta Pemerintah Kota Bima untuk bertanggungjawab terhadap penimbunan bibir Pantai Amahami dan penebangan pohon Mangrove yang dinilai melanggar aturan.
“Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mau menjalankan nilai Pancasila, agar praktek korupsi dan Pungli tidak ada lagi di negara ini,” pintanya.
*Kahaba-05
