Kota Bima, Kahaba.- Sekolah Ilmu Tinggi Ekonomi (STIE) Bima menerima kunjungan Putri Wakil Presiden RI Prof. Dr. Siti Azizah Ma’aruf Amin dan Korem 162/WB Brigjen TNI Agus Bhakti, dalam rangka kegiatan Seminar Membangun Ekosistem Industri Halal dalam meningkatkan Value-Kewirausahaan di Bima, Kamis 18 April 2024.
Seminar Membangun Industri Halal dalam meningkatkan Value-Kewirausahaan di Bima
Siti Azizah saat menyampaikan materi seminar memaparkan mengenai Sertifikasi Halal, NIB dan Nilai Jual Produk UMKM. Dijelaskannya, Produk Halal dan Ekonomi Syariah Halal adalah ajaran Syariat Islam. Inti dari keimanan atau spiritual safety concern. Suatu tuntunan yang harus dipenuhi oleh setiap muslim agar dapat selamat di dunia dan akhirat.
Pada awalnya, halal adalah fatwa yang menjadi domain para ulama lokal untuk melindungi umat muslim di lingkungan ulama tersebut berada. Sejalan dengan perkembangan zaman, halal yang tadinya sebagai pemenuhan spiritual (spiritual safety concern) secara meyakinkan menjadi paradigma ekonomi syariah, dan pemenuhan persyaratan mutu, kebersihan, kenyamanan, keamanan dan kesehatan (Quality and Health concern) tanpa membedakan ras, suku, agama dan batas negara.
“Halal menjadi global halal lifestyle yang mendorong kesadaran konsumen akan pentingnya kualitas dan keamanan produk
yang dikonsumsi,” ujarnya.
Kata Siti Azizah, halal lifestyle menggeser persepsi bahwa halal bukan semata-mata urusan agama, tetapi dasar hukum untuk
memberikan perlindungan kepada konsumen. Memberikan kenyamanan,
keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk berkualitas bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk.
Terkait sertifikasi halal dan upaya peningkatan nilai jual produk UMKM, Siti Azizah menjelaskan, persiapan yang perlu dilakukan dalam meningkatkan nilai jual produk UMKM melalui sertifikasi halal adalah mengembangkan ekosistem halal, yakni melekatkan nilai-nilai holistik praktik halal yang saling bergantung erat antara aktivitas produksi dari hulu dan hilir.
“Ekosistem UMKM syariah membutuhkan sinergitas dan kolaboratif dari setiap stakeholder,” ungkapnya.
Pemerintah juga berperan sebagai regulator untuk melindungi integritas halal melalui penegakan hukum dan regulasi. Artinya, ekosistem halal memerlukan konsep dan proses mempertahankan integritas halal dengan mematuhi dan menyesuaikan berbagai standar, dan praktik halal dalam teknologi pemprosesan, penyimpangan dan distribusi.
“Pada titik ini, maka bisa dilihat
bahwa sertifikasi halal tidak boleh hanya mengedepankan kuantitas, tetapi
juga aspek kualitas,” tegasnya.
Terkait Nomor Induk Berusaha (NIB), setiap pelaku usaha, harus memiliki NIB
dan sertifikat halal untuk mendongkrak
nilai jual produk yang dipasarkan. NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
Setiap pelaku usaha wajib mempunya NIB. Setelah UU Cipta Kerja disahkan, pelaku usaha tak perlu lagi mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Surat Keterangan Usaha (SKU), Angka Pengenal Impor (APIP) / (APIU) dan Nomor Induk Kepabeanan. Pelaku usaha hanya perlu mengurus NIB melalui http://oss.go.id
Setelah memiliki NIB, maka pelaku usaha bisa mengajukan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional sesuai dengan bidang usahanya masing-masing. NIB ini terdiri dari 13 digit angka yang juga merekam tanda tangan elektronik serta dilengkapi dengan pengaman. Masa berlaku dari NIB adalah selama para pelaku usaha menjalankan usahanya. Dalam proses pembuatannya, NIB tidak dipungut biaya apapun.
Seminar Membangun Industri Halal dalam meningkatkan Value-Kewirausahaan di Bima. Foto: Ist
Menutup materinya, Siti Azizah menyoal tentang kesadaran halal. Indonesia adalah negara berpenduduk mayoritas muslim, sebesar 237.641.326 jiwa atau 87,18 persen (BPS, 2020). Kondisi ini menyebabkan kebutuhan akan produk dan jasa yang terjamin kehalalannya menjadi prioritas untuk dipenuhi, baik sebagai pasar maupun produsen halal.
Data mastercard dan crescent rating (2022)
mencatat, populasi umat Islam di dunia mencapai 2 miliar orang, tersebar di 200 negara. Jumlah ini setara dengan 25 persen dari populasi global.
Adapun sebarannya terbanyak sekitar 67 persen berada di Kawasan Asia. di Asia selatan 35,6 persen, di Asia Tenggara
13,8 persen, Asia Barat 12,7 persen, Asia Tengah 3,4 persen, dan Asia Timur 1,5 persen.
Populasi muslim terbanyak juga ada di
Wilayah Sub-Sahara Afrika, sebesar 17,9 persen, tersebar di Afrika Utara 12 persen, 2,7 persen di Eropa, dan 0,4 persen sisanya
tersebar di berbagai wilayah lainnya. Populasi muslim dunia didominasi oleh laki-laki, yakni sebanyak 50,8 persen, sedangkan perempuannya 49,2 persen.
Sebelumnya, Ketua STIE Bima Firdaus saat sambutan menyatakan selamat datang pada Putri Wakil Presiden RI Prof. Dr. Siti Azizah Ma’aruf Amin dan Korem 162/WB Brigjen TNI Agus Bhakti, beserta semua peserta yang telah menyempatkan waktu untuk bergabung dalam acara seminar ini.
“Melalui diskusi dan kolaborasi di acara ini, kita dapat mengidentifikasi peluang-peluang baru, mengeksplorasi strategi yang inovatif, dan memperkuat jaringan yang akan membantu pertumbuhan industri halal serta kewirausahaan di Bima,” harap Firdaus.
Tentunya, harapannya juga bukan hanya sebatas pada perbincangan, tetapi juga pada hasil konkret yang dapat dihasilkan dari kegiatan ini. Dari seminar ini, muncul ide-ide brilian, juga rencana tindakan yang dapat diimplementasikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Bima.
“Dengan kerjasama semua pihak, kami yakin kita dapat mencapai tujuan bersama untuk memperkuat ekosistem industri halal serta meningkatkan nilai kewirausahaan, sehingga memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Bima dan Indonesia pada umumnya,” tambahnya.
*Kahaba-01
