Kabupaten Bima, Kahaba.- Puluhan masyarakat Desa Ntori yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Keterbukaan (FMPK), Rabu (7/6) audensi dengan Pemerintah Desa Ntori. Pertemuan itu terkait dengan pengunaan dana desa tahun 2016 serta persoalan sosial kemasyarakatan yang terjadi di desa setempat.
Koodinator FMPK Imam menyoroti pengunaan dana desa tahun 2015 yang jauh dari asas transparan, asas partisipatif dan akuntabel. Mulai dari dugaan mark up anggaran belanja pengadaan terop, belanja bibit ternak, belanja alat pertukangan hingga tim TPK yang tidak difungsingkan sesuai dengan tupoksinya. Persolan lain yang mengemuka juga terkait dugaan nepotisme penerimaan bantuan.
“Yang terima bantuan staf desa dan keluarganya, alat yang diperolehpun tidak sesuai dengan keahlian yang mereka miliki sehingga tidak bisa dimanfaatkan,” sesalnya.
Disamping pengunaan dana desa yang menyalahi aturan, masyarakat yang hadirpun menyoroti kinerja Sekertaris Desa dan Kepala Dusun Bedi dalam proses pemilihan ketua RT yang dinilai tidak demokratis dan menyalahi aturan main.
“Baiknya mereka diganti saja, karena telah membuat keresahan dimasyarakat,” teriak salah satu warga.
Tidak meratanya pendistribusian air bersih serta belum diaktifkanya pasar desa juga mengemuka dalam audiensi tersebut.
Sementara itu kepala Desa Ntori Algy Syarif berjanji akan membenahi segala persoalan yang ada, baik yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa maupun yang berkaitan dengan masalah stafnya yang dinilai bermasalah serta persoalan lainya.
“Beri saya waktu, apalagi ini baru tahun pertama saya menjabat dan kebijakan yang sudah jalan ini merupakan kebijakan oleh kades sebelumnya, saya hanya menjalani,” pintanya.
Pada 2017 dan kedepan, dirinya mengajak warha sama-sama bangun desa. Melibatkan diri secara aktif, baik dalam memberikan masukan saran maupun dalam mengawasi jalannya pemerintahan ini.
*Kahaba-08
