Kota Bima, Kahaba.- Anggota DPRD Kota Bima Sudirman DJ kembali mempertanyakan janji Pemerintah Kota Bima tentang Jaminan Uang Keseriusan Tambang Marmer di Kelurahan Oi Fo’o. Pasalnya, hasil eksplorasi dan produksi marmer hingga kini tak membawa untung bagi daerah maupun rakyat Kota Bima. Yang ada hanya kerusakan lingkungan dan gunung. (Baca. Ditanya Soal Marmer, Qurais Ngaku Sakit Hati)
“Bagaimana dengan lokasi tambang yang sudah amburadul, apa jaminan perusahaan tersebut setelah menggali habis bebatuan yang ada di Kelurahan Oi Fo’o. Makanya dibutuhkan uang jaminan keseriusan dulu itu,” sorotnya. (Baca. Supawarman: Saya Sih Maunya Marmer Dihentikan)
Menurut dia, Pemerintah Kota Bima dulu pernah mengatakan ke DPRD Kota Bima, bahwa Uang Jaminan Keseriusan itu ada. Namun sampai hari ini Uang Jaminan Keseriusan tersebut tidak ada. Uang itu sebagai bentuk keseriusan Perusahaan mengelola batu marmer. (Baca. Marmer tidak Jelas, Dewan Agendakan Panggil Eksekutif)
“Tapi lihat kenyataannya sekarang. Uang keseriusan tidak ada, usaha Marmer juga tidak jelas. Makanya saya berani bilang, yang bilang ada uang jaminan keseriusan marmer itu, penipu,” tuding pria yang juga anggota Komisi III itu.
Kata dia, uang itu dulu menurut Pemerintah Kota Bima sebanyak Rp 500 juta. Uang itu diserahkan oleh perusahaan ke Pemerintah, sebagai tanda bukti perusahaan serius ingin mengolah tambang marmer ini. (Baca. PT. PUI tak Pernah Lapor Aktifitas Marmer)
Kemudian jika faktanya tidak ada, apa yang harus dilakukan PT PUI selaku Perusahaan pengelola tambang dan Pemerintah untuk memperbaiki lokasi tersebut. Apakah ingin menggunakan uang APBD untuk memperbaikinya kembali.
“Kalau ada indikasi Pemerintah Kota Bima ingin ambil uang di APBD untuk memperbaiki lokasi tmbang. Saya dan Partai Gerindra yang akan berada didepan dan menolaknya,” tegas duta Partai Gerindra tersebut. (Baca. Aktifitas Marmer Ditutup, Dewan Merasa Ditipu)
Sambung Sudirman DJ, sejak awal dirinya menduga perusahaan dan pemerintah tidak serius mengelola tambang marmer. Terlebih dengan adanya kejanggalan prosesnya seperti lebih dulu keluar izin operasi dari pada izin eksplorasi. Padahal sebelum izin operasi keluar, lebih awal harus ada Uang Jaminan Keseriusan. (Baca. Investor Marmer Diduga Mafia Pertambangan)
“Untuk itu, saya sangat sepakat Tambang Marmer itu ditutup. Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Keberadaannya hanya membawa dampak buruk bagi lingkungan dan warga,” tambahnya.
*Bin
