Kabupaten Bima, Kahaba.- Surat pernyataan persetujuan orang tua agar putra dan putrinya bersedia divaksinasi sudah beredar dan diterima. Namun ada kalimat yang tertuang dalam isi surat tersebut, yang justru menjadi keberatan orang tua siswa.
Di dalam surat itu pada paragraf terakhir, tertulis bila dikemudian hari terjadi resiko yang berhubungan dengan tindakan tersebut, maka orang tua tidak bisa menuntut sesuai aturan hukum yang berlaku.
“Bagaimana mungkin kami harus bertanggung jawab terhadap nasib anak-anak kami, sedangkan yang memberikan vaksinasi ini adalah pemerintah melalui Dinas Kesehatan,” tegas warga Desa Sampungu Kecamatan Soromandi Syafruddin, Senin (31/1).
Syafruddin menjelaskan, surat yang beredar ini diduga merupakan upaya pemerintah daerah untuk melakukan segala cara, untuk mendapatkan target vaksinasi. Padahal secara aturan, hal ini telah dilarang oleh Presiden RI.
“Sebagai orang tua, saya sangat keberatan dengan ulah dinas terkait yang dengan sengaja mendesain agar bisa mengelabui orang tua murid. Surat itu memaksa anak – anak untuk divaksin,” katanya.
Ia meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati Bima sebagai pemangku kebijakan untuk mengevaluasi dan mengontrol kinerja bawahannya. Sebab jika hal seperti ini diabaikan, maka ditakutkan hal buruk menimpa generasi bangsa.
“Kami meminta kepala daerah untuk bersikap, demi keselamatan putra dan putri kami,” pungkasnya.
Syafruddin juga mengungkapkan, saat sosialisasi kegiatan vaksinasi terdapat oknum pegawai Puskesmas Soromandi yang mengeluarkan pernyataan, bahwasanya jika anak tidak divaksin maka tidak bisa sekolah.
“Tentu pernyataan ini sebuah ancaman bagi orang tua siswa, sehingga terkesan memaksakan dan akhirnya orangtua siswa menerima program vaksinasi,” tambahnya.
*Kahaba-04
