Kota Bima, Kahaba.- KONI Kota Bima menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan semua pengurus dan Ketua Cabang Olahraga (Cabor), di kantor setempat, Sabtu (13/8) membahas persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB sejumlah dinamika yang berkembang akhir-akhir ini. (Baca. Puluhan Cabor Dorong Musorkot KONI Kota Bima)
Ketua KONI Kota Bima Feri Sofiyan saat sambutan mengatakan, soal dinamika seperti ada yang menggagas dilaksanakan Musorkot. Menurutnya ini dinamika di era demokrasi, jadi bebas menyampaikan keinginan. (Baca. Atlet Peraih Bonus PON Papua Meradang, Begini Penjelasan KONI)
Namun yang perlu digarisbawahi, meski bebas menyampaikan pendapat, di KONI juga ada mekanisme dan saluran yang harus dilalui. KONI punya aturan dan AD/ART yang harus dipatuhi.
“Kepengurusan KONI Kota Bima berakhir September Tahun 2022. Tapi harus diketahui, KONI Kota Bima telah mendapat mandat dari KONI NTB untuk memperpanjang kepengurusan sampai Desember 2022,” jelasnya.
Feri menegaskan, silahkan menggagas Musorkot karena memang Musorkot itu wajib dilaksanakan, tapi setelah SK kepengurusan berakhir. Namun jangan sampai juga keinginan menggagas ini disusupi dengan urusan kepentingan politik.
Ia juga melihat, keinginan para penggagas Musorkot ini justru oleh sebagian pengurus Cabor yang membawa-bawa nama Cabor, tapi anehnya Ketua Cabor tidak tahu.
“Di KONI tidak ada pembicaraan politik, karena ini kepentingan olahraga, meski banyak pengurus partai yang menjadi anggota KONI,” tegasnya.
Menjawab soal bonus atlet sambung Feri, memang dalam rancangan awal saking ingin memberikan apresiasi besarnya mencapai Rp 50 juta. Tapi karena kondisi keuangan dan setelah dihitung, kemampuan KONI hanya Rp 30 juta.
Penentuan jumlah itu pun, berdasarkan hasil rapat. Jika dipaksa untuk diberikan Rp 50 juta, lantas bagaimana dengan nasib pembinaan Cabor untuk persiapan Porprov.
“Mestinya, di mana-mana ya, bukan KONI yang memiliki tanggungjawab moral untuk memberikan bonus. Tapi pemerintah, dan itu aturannya,” ungkap Feri.
Soal persiapan Porprov diakui pria yang juga Wakil Wali Kota Bima itu, tetap dilakukan karena KONI NTB tetap akan melaksanakan tahun ini. Hanya saja, KONI Kota Bima akan memprioritaskan Cabor berprestasi yang sekiranya bisa menyumbangkan medali.
“Kondisi KONI Kota Bima ini sangat terbatas, terutama soal keterbatasan keuangan,” bebernya.
Feri menambahkan, perlunya dijawab soal dinamika yang terjadi akhir-akhir ini, supaya tidak ada kecurigaan. Semua dilakukan transparan dan tidak ada anggaran KONI yang digelapkan.
Ketika ada persoalan pun, mestinya dibahas satu meja. Sampaikan apa masalahnya, karena setiap pengurus juga punya tanggungjawab masing-masing.
“Perlu kami ingatkan, kami tidak digaji dan cari makan di KONI. Kami bekerja sukarela, berangkat dari kepedulian untuk perkembangan olahraga,” tambahnya.
Di tempat yang sama, Pengurus Harian KONI Kota Bima Alfian Indrawirawan menambahkan, KONI telah bekerja sesuai aturan. Hal-hal terkait isu digelarnya Musorkot, KONI NTB tentu memiliki pertimbangan lain sehingga SK kepengurusan saat ini diperpanjang.
“Mungkin saja pertimbangannya karena persiapan Porprov dalam waktu dekat,” katanya.
Soal dinamika menurut pria yang juga Ketua DPRD Kota Bima tersebut, hal yang wajar. Namun yang perlu dilakukan yakni di ujung pengurusan ini bisa bekerja sama, bersatu untuk persiapkan diri hadapi Porprov.
Alfian juga menanggapi soal bonus atlet. Kata dia, realisasi bonus itu atas keputusan bersama. Sebab, estimasi awal pemberian bonus tidak masuk dalam APBD untuk pemberian bonus.
“Jadi jangan dipolemikkan. Kalaupun ada pertanyaan, silahkan bertanya agar tidak berkembang di luar,” sarannya.
*Kahaba-01
