Kabupaten Bima, Kahaba.- Tim pasangan Calon Bupati Bupati dan Wakil Bupati Bima DINDA menemukan puluhan ribu Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda yang tersebsar di sejumlah TPS dan Desa di Kabupaten Bima.
“Totak NIK ganda antar TPS yang menjadi temuan kami sebanyak 9168, belum antar Desa dan Kecamatan,” ujar Ketua Tim Koalisi Partai Pengusung Pasangan DINDA, Baharudin beberapa waktu lalu.
Kata dia, bulan Juli 2015 dilakukan penyerahan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) ke Depdagri oleh Dinas Dukcapil sebanyak 349.000. Sementara KPU Kabupaten Bima mengeluarkan data Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebanyak 390.565, yang diterima oleh masing-masing Pasangan Calon.
“Artinya, ada selisih yang sangat banyak antara DP4 yang diserahkan Dukcapil ke Depdagri dengan DPS yang dikeluarkan oleh KPU. Nah, 12 Ribu dari selisih itu tidak memiliki KK,” ungkapnya.
Kalaupun ada penambahan data oleh KPU, sambungnya, harus ada pengisian Formulis F101 atau F102. Sementara hingga saat ini belum ada pengisian tersebut. “Mestinya tidak boleh ada selisih, kalaupun ada, selisihnya tidak boleh banyak seperti ini,” sorotnya.
Ia membeberkan, yang paling banyak NIK ganda ada di Desa Rite Ambalawi dan Desa Samili Kecamatan Woha. Di sejumlah Desa lain pun, berdasarakan pengakuan Tim nya yang ada di masing-masing Desa, juga tidak sedikit. “Jadi, selisih puluhan ribu itu menurut kami tidak masuk akal. Ini harus segera diperbaiki,” katanya.
Mantan Anggota DPRD Kabupaten Bima itupun meminta, sebelum penetapan DPS menjadi DPT tanggal 2 Oktober Tahun 2015, verifikasi data pemilih harus dilakukan dengan baik. “Jika masih belum clear juga, kita minta penetapan DPT diundur, sampai benar benar clear,” desaknya.
Ketua Panwaslu Kabupaten Bima, Abdullah mengatakan, Tim Pasangan DINDA sudah sampaikan laporan tertulis tanggal 25 September lalu. Terhadap laporan itu, pihaknya sudah teruskan ke KPU Kabupaten Bima untuk dilakukan perbaikan dan mencermati banyaknya NIK ganda.
“Sebelum pleno DPS perbaikan menuju DPT di tingkat PPK sebelum ditetapkan sebagai DPT, kami di jajaran Panwas sudah turun lapangan, memastikan temuan itu, dan melakukan pengawasan langsung di Desa dan Kecamatan,” ucapnya, Kamis (1/10).
Hasil pengawasan, diakuinya, memang ada ditemukan, malah banyak dan beragam. Ketika ada di salah satu Kecamatan, pihaknya langsung koordinasi dengan PPK dan melakukan perbaikan. “Semua Kecamatan kita lakukan seperti itu,” paparnya.
Bahkan, pihaknya kemarin melakukan Rakor difasilitasi oleh KPU dengan Dukcapil dan PPK se Kabupaten Bima, dalam rangka singkronisasi terhadap laporan dan temuan tersebut. “Hasil pertemuan, KPU akan bekerja maksimal untuk menyelesaikan temuan dan laporan tersebut,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Bima Siti Nursusila menjelaskan, setelah penetapan DPS tanggal 9 September lalu, pihaknya meminta kepada seluruh rakyat, Panwas dan tim Pasangan Calon untuk memperhatilkan dan masukan soal DPS. “Alhamdulillah ada beberapa masukan, baik itu tokoh masyarakat, Panwas, dan juga dari Tim Pasangan Calon,” tandasnya.
Menurut dia, adanya masukan soal DPS tersebut merupakan perkembangan yang luar biasa, karena selama ini soal DPS tidak mendapat tanggapan dari rakyat apalagi Tim Pasangan Calon.
Menjawab soal puluhan ribu selisih seperti yang disebutkan Baharudin, DP4 yang benar diterima KPU Kabupaten Bima dari Pemerintah sebanyak 364.295, kemudian DPS sebanyak 390.566. “Jadi, kita tidak bisa katakan itu selisih, tapi sesungguhkan data yang diolah oleh PPDP,” paparnya.
Namun sekarang, lanjutnya, proses menuju DPT sedang berjalan. Hingga hari ini, DPS Hasil Perbaikan sebanyak 373.800, dari 390.566. “Jadi sekarang masih terus dilakukan verifikasi. Setelah DPT ditetapkan juga pasti ada proses kebaikan. Tapi tidak mengurangi jumlahnya, mengingat soal logistik yang dipersiapkan oleh KPU,” tambahnya.
*Bin
