Mataram, Kahaba.- Sejumlah tokoh akademisi dan politisi asal Bima yang berdomisili di Mataram, berkumpul membahas sejumlah persoalan krusial menyangkut daerah Kabupaten Bima, Kamis 23 Mei 2024.
Pertemuan ini dihadiri oleh Prof Ismail Toyib, Doktor H Arsyad Gani, Prof Kadri M Saleh, Prof H Muhlis H Usman, H Yusuf Umar, dan anggota DPRD Provinsi NTB Doktor Raihan Anwar, dan Abdul Rauf.
Pada pertemuan tersebut, para tokoh membahas dua isu utama, yaitu kepemimpinan dinasti di Kabupaten Bima, dan pencalonan Wakil Gubernur NTB dari Suku Bima dan Dompu.
Prof Ismail Toyib pada pertemuan itu menyoroti pentingnya menjaga kepemimpinan di Kabupaten Bima agar terbebas dari praktik KKN, khususnya kelanggengan dinasti dan nepotisme.
Selain itu, ditekankannya juga pentingnya masyarakat Bima mempersiapkan calon tunggal untuk posisi Wakil Gubernur NTB dari Suku Bima-Dompu.
Doktor H Arsyad Gani juga mengungkapkan bahwa Kabupaten Bima perlu mengusulkan calon Sekretaris Daerah yang kompeten.
Ia merekomendasikan Junaidin, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima, untuk posisi tersebut.
Gani juga mengkritisi minimnya representasi ASN dari Bima Dompu di Pemerintah Provinsi NTB dan mendorong munculnya calon Gubernur atau Wakil Gubernur dari daerah tersebut, untuk menciptakan keseimbangan antara Pulau Lombok dan Sumbawa.
Sementara Prof Kadri M Saleh menyatakan, NTB akan maju dan berimbang jika ada paket calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari Lombok dan Bima. Ia yakin peluang kemenangan akan besar dengan paket tersebut.
Tidak hanya itu, dirinya menekankan pentingnya menghindari pembentukan pemerintahan dinasti di Kabupaten Bima.
Prof H Muhlis H Usman menegaskan perlunya sosialisasi kepada masyarakat dan pendekatan kepada partai politik untuk mendukung calon Gubernur atau Wakil Gubernur dari Suku Bima.
Dirinya juga menyarankan agar Bupati Bima mengusulkan Junaidin dan Taufik kepada KASN sebagai Sekda, guna menghindari kesan nepotisme.
Doktor Raihan Anwar, anggota DPRD Provinsi NTB, menyatakan bahwa kedua isu tersebut sering dibahas dengan rekan-rekan dari Dapil 6 di DPRD NTB.
Ia sepakat untuk mengusulkan calon Wakil Gubernur NTB dari Bima dan menekankan pentingnya calon Sekda Bima yang bukan kerabat Bupati Bima.
Abdul Rauf, yang juga anggota DPRD Provinsi NTB menyampaikan kesepakatannya dengan pendapat Doktor Raihan dan Prof Ismail.
Ia menegaskan bahwa semua peserta pertemuan sepakat untuk mendorong dan mendukung pencalonan Wakil Gubernur NTB dan calon Sekda Bima yang kompeten.
Kemudian H Yusuf Umar dan para peserta lainnya sepakat untuk memperkuat kedua keputusan tersebut.
Hal ini menunjukkan komitmen bersama dalam memperjuangkan kemajuan dan keadilan bagi daerah Bima.
*Kahaba-01
