Kota Bima, Kahaba.- Urusan demonstrasi anggota Sat Pol PP dan Damkar akhirnya disikapi oleh Pemerintah Kota Bima. Melalui bagian keuangan, pencairan uang operasional yang selama ini mangkrak selama 6 bulan, akan diurus secepatnya. (Baca. Pol PP Demo Pemkot Bima, Protes Biaya Operasional yang Tak Kunjung Cair)
Kabid Perbendaharaan BPKAD Kota Bima Hj Suhadah menjelaskan, para prinsipnya jika dokumennya pengajuan pencairan anggaran lengkap, maka pihaknya akan segera cairkan. Namun, kendala selama ini, pengajuan dari Dinas Pol PP dan Damkar Kota Bima, tidak lengkap. (Baca. Wawali Akan Cari Solusi Soal Demonstrasi Pol PP)
“Termasuk laporan SPJ, di Pol PP itu belum ada yang ditandatangani laporan SPJ fungsionalnya. Makanya tidak cair – cair,” ungkapnya, Rabu (30/10).
Menurut Suhadah, berdasarkan regulasi pengelolaan keuangan daerah, setiap bulan semua OPD, atau paling lambat pada tanggal 10, harus mengirimkan SPJ Fungsional, atas laporan penggunaan anggaran pada bulan sebelumnya.
“Jika tidak ada itu, ya tidak bisa diproses. Demikian aturan kelola keuangan daerah,” tegasnya.
Namun untuk masalah di Pol PP, pihaknya memastikan hari ini akan segera diurus. Laporan penggunaan uang dari dinas tersebut selama beberapa bulan terakhir juga akan diupayakan diselesaikan.
*Kahaba-01
