Kota Bima, Kahaba.– Wakil Walikota Bima H. A Rahman H Abidin, SE secara resmi membuka acara Roadshow Satker Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman NTB (Randal PIP NTB) di Aula Kantor Walikota Bima pada Senin (22/9).
Lalu Kusuma Wijaya ST, MT selaku Ketua Rombongan Roadshow dalam kata pengantarnya mengatakan, kegiatan roadhow dilaksanakan mulai dari Kota Bima, kemudian berlanjut di Kabupaten Bima dan berakhir di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).
“Roadshow ini dimaksudkan untuk penajaman usulan-usulan program yang akan dilaksanakan pada Tahun 2015-2019,” ujarnya melalui Rilis Plt. Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Bima , Ihya Ghazali, S.Sos.
Untuk itu, Kusuma mengharapkan dukungan dari Pemerintah Daerah terkait dengan infrastruktur yang akan dibangun lengkap dengan dokumen perencanaan agar memudahkan proses sinkronisasi program yang ada di daerah dengan Provinsi.
Sementara itu, Wawali dalam arahannya menyampaikan selamat datang kepada Satker Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman NTB (RANDAL PIP NTB) beserta para satker sektor pengembangan air minum, pengembangan PLP, pengembangan kawasan permukiman, serta penataan lingkungan dan bangunan.
Dijelaskannya, tercantum dalam RTRW Kota Bima Tahun 2011–2013, kebijakan Pemerintah Kota Bima dalam hal permukiman adalah pemindahan kegiatan permukiman penduduk secara bertahap ke luar kawasan lindung, dan meningkatkan akses ibilitas antar kawasan ruang terbuka hijau dengan kawasan permukiman, kawasan perdagangan dan jasa, pendidikan, serta kawasan dengan fasilitas umum lainnya.
Berbagai strategi pengembangan kawasan untuk permukiman diantaranya meningkatkan kualitas kawasan permukiman perkotaan, menata kawasan padat dan kumuh di wilayah perkotaan, mengembangkan prasarana dan sarana permukiman, membatasi perkembangan pola permukiman linier dan mengembangkan pola permukiman memusat secara vertikal, menghindari pengembangan permukiman pada ruang terbuka hijau yang berada di kawasan perbatasan maupun luar pusat kota.
Tidak hanya terbatas pada hal tersebut saat ini Kota Bima juga berusaha menyediakan ruang terbuka hijau yang sesuai dengan kaidah-kaidah penataan ruang pada kawasan permukiman dan mengoptimalkan fungsinya, merelokasi kampung nelayan yang berada pada kawasan rawan bencana gelombang pasang dan abrasi pantai yakni dengan dibangunnya Rusunawa yang saat ini pembangunannya sudah mencapai 60% dan sedang tahap penyelesaian.
Dijelaskannya pula harapan ke depannya bahwa pemerintah provinsi akan memberikan dukungan penganggaran khususnya untuk pembuatan drainase dan pengolahan limbah air. Demikian pula dengan ketersediaan air bersih terutama di wilayah kecamatan Rasanae Barat yang masih terkendala, ke depannya juga akan dibuatkan bendungan di Manggemaci sehingga bisa mengalir ke wilayah Rasanae Barat.
“Oleh karenanya kami mengharapkan dukungan dari pihak provinsi guna memperlancar berbagai program yang telah direncanakan”, harapnya.
Saat ini pula, lanjutnya, Kota Bima juga telah bekerjasama dengan Y Consultant Belanda dalam membangun sistem sanitasi di Kota Bima. “Untuk mendukung kesemuanya juga diterapkan ketentuan-ketentuan teknis pembangunan permukiman terutama menyangkut intensitas serta sempa dan bangunan, sempa dan sungai, dan sempa dan pantai serta mengatur dan menata kembali permukiman di sepanjang sempa dan sungai,” papar Wawali diakhir sambutannya.
*Bin/Hum
