Bahas Kamtibmas, Walikota Rakor Bersama Tokoh Masyarakat

Kota Bima, Kahaba.- Guna mengantisipasi potensi konfik yang bisa saja mengacaukan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Kota Bima, Walikota dan jajaran Pemkot Bima Rabu (9/1/2013) menggelar rapat koordinasi dengan berbagai tokoh yang mewakili masyarakat Kota Bima.

Rakor Kamtibmas kota bima

Rakor Kamtibmas Kota Bima, di Convention Hall Paruga Nae. Foto: Bin

Bertempat di Convention Hall Paruga Na’e, selain sejumlah tokoh masyarakat (toma), tokoh agama (Toga), Karang Taruna, Ketua RT dan RW se Kota Bima, dalam rakor itu hadir pula seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bima, jajaran Muspida, dan DPRD Kota Bima. Pada rapat tersebut, selain membicarakan mengenai antisipasi mengenai potensi konflik, juga dibicarakan mengenai terorisme yang beberapa hari kemarin marak diberitakan di sejumlah media.

Qurais dalam pidatonya mengatakan, penangkapan dua oknum dokter oleh detasemen khusus (densus) 88 Mabes Polri pada pertengahan tahun 2012 lalu, muncul kesan bahwa wilayah Kota Bima cenderung menjadi basis jaringan-jaringan terorisme. “Kesan ini tentu saja merupakan kesan yang keliru. Karena pada kenyataannya, Pemkot Bima semakin giat melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap berbagai isu-isu keamanan, serta terus berkoordinasi dengan kepolisian,” ujarnya.

Selain itu, Pemkot Bima juga mengaktifkan simpul-simpul linmas (perlindungan masyarakat) sebagai garda terdepan deteksi dini dalam masyarakat. Pemerintah pun berharap agar masyarakat dapat ikut aktif dan melaporkan hal-hal atau gerakan yang aneh dan mencurigakan dalam masyarakat, agar situasi tetap kondusif.

Sebagai catatan, selama tahun 2011 tercatat ada 97 kejadian konflik baik horisontal maupun vertical di seluruh provinsi NTB. Dalam hal keamanan, Kota Bima bersama Kabupaten Bima menduduki ranking empat, dimana masing-masing tercatat ada Sembilan kejadian konflik sepanjang tahun 2011. Urutan pertama, kedua, dan ketiga, berturut-turut adalah Lombok Utara (2 kejadian), Kabupaten Sumbawa (5 kejadian) dan Kabupaten Dompu dan Kota Mataram (masing-masing 7 kejadian).

Untuk dipahami, perankingan ini berdasarkan lokus (tempat kejadian), bukan akar permasalahan, sehingga demo yang dilaksanakan di wilayah kota namun berdasarkan permasalahan di Kabupaten, dikategorikan dalam lokus Kota tempat demo.

Walaupun situasi secara umum kondusif sepanjang tahun, tetap ada beberapa hal yang harus dibenahi. Kota Bima, seperti halnya daerah-daerah lain di NTB, memiliki potensi konflik. Berkaca dari beberapa kejadian di daerah lain, ada tiga aspek ketahanan masyarakat yang dapat berpotensi menjadi pemicu konflik, yaitu faham keagamaan, akses terhadap sumber daya ekonomi, khususnya pengelolaan sumber daya alam dan lemahnya penegakan hukum.

Ada ciri khusus faham keagamaan yang akan menimbulkan konflik, yaitu yang menganggap diri sendiri benar dan orang lain salah. “Jika ada komunitas yang bercirikan faham seperti ini, saya himbau kepada para tokoh agama dan tokoh masyarakat, agar mendatangi langsung tempat tinggal mereka. ajaklah berdialog, lakukan pendekatan persuasif, jangan langsung menyerang,” pungkas Qurais.

Lanjutnya, menurut arahan presiden, pada tataran daerah, harus menerapkan sistem 1 komando, yaitu kepala daerah. Jika ada situasi genting atau dibutuhkan, kepala daerah punya wewenang untuk memberi perintah kepada aparat keamanan dan instansi vertikal. “Menutup ini, saya mengajak kita semua untuk tidak mudah terprovokasi. Jangan mudah terpancing isu-isu negatif. Saya meminta dukungan semua pihak, terutama kepolisian, TNI, Linmas, POL PP, serta seluruh masyarakat, untuk menjaga keamanan wilayah,” harapnya. [BK]

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *