Kota Bima, Kahaba.- Pelantikan anggota DPRD Kota Bima di Convention Hall Paruga Na’e, Selasa 24 September 2024 diwarnai dengan aksi demonstrasi puluhan mahasiswa yang tergabung dalam BEM Kabinet Responsif Universitas Muhammadiyah Bima.
Para mahasiswa berkumpul di depan gedung pelantikan, menyuarakan berbagai tuntutan yang ditujukan kepada anggota DPRD Kota Bima.
Salah satu isu utama yang mereka bawa adalah desakan untuk meningkatkan akses jaringan seluler di beberapa wilayah Kota Bima yang masih minim. Selain itu, mereka menuntut penyelesaian krisis air bersih yang selama ini membebani warga Kota Bima.
Tak hanya itu, mahasiswa juga mendesak DPRD Kota Bima segera memanggil dan mengevaluasi kinerja Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Kota Bima. Mereka menilai banyak persoalan kepegawaian yang membutuhkan perhatian serius.
Selain isu jaringan dan air bersih, para demonstran juga menuntut DPRD agar menyediakan dana hibah pendidikan bagi warga yang tidak mampu. Mereka menilai bahwa banyak pelajar berprestasi yang kesulitan melanjutkan pendidikan karena faktor ekonomi.
Mahasiswa juga mengajukan permintaan untuk dibuatnya Peraturan Daerah (Perda) tentang perlindungan dan pemberdayaan petani serta pengadaan alat pengelolaan sampah. Ini dianggap penting guna mendukung pertanian lokal dan mengatasi permasalahan lingkungan di Kota Bima.
Aksi protes tersebut turut menyoroti kinerja Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Maria Donggo Masa, yang dinilai belum maksimal dalam mengelola sumber daya alam di kawasan tersebut. Mahasiswa mendesak agar DPRD mengevaluasi kinerja BKPH.
Tuntutan lain yang disuarakan adalah koordinasi yang lebih baik antara DPRD, kejaksaan, dan pengadilan dalam menangani kasus yang terkait dengan pembungkaman kebebasan mahasiswa. Mereka menganggap bahwa masih ada intervensi terhadap suara mahasiswa yang memperjuangkan hak-hak masyarakat.
Tidak hanya itu, mahasiswa juga menuntut pembangunan dermaga baru di Lingkungan Bonto, guna mempermudah akses para nelayan yang selama ini kesulitan dalam aktivitas sehari-hari.
“Kami melakukan aksi ini karena selama lima tahun terakhir, kami menilai DPRD tidak mampu menuntaskan persoalan normatif rakyat, baik dari aspek ekonomi, pendidikan, hukum, maupun sosial budaya,” ujar Bayu Saputra, koordinator aksi.
Aksi ini berlangsung damai meskipun diwarnai dengan orasi yang keras, dan diharapkan dapat menjadi perhatian serius bagi para wakil rakyat yang baru dilantik untuk lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat.
*Kahaba-01
