Kota Bima, Kahaba.- Puluhan tenaga honorer yang tidak lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 mendatangi DPRD Kota Bima untuk menyampaikan aspirasi, Rabu 15 Januari 2025. Mereka menuntut pemerintah daerah segera mengusulkan tambahan kuota PPPK dan meminta penertiban proses seleksi yang mereka nilai tidak transparan.
Adapun poin tuntutan mereka yakni meminta Ketua DPRD Kota Bima melalui Komisi I segera mengalokasikan anggaran khusus untuk gaji tenaga honorer yang belum tercover dalam seleksi PPPK.
Mereka juga menekankan pentingnya antisipasi terhadap adanya praktik kecurangan, seperti penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK) palsu yang meresahkan dan diduga menjadi pintu masuk kecurangan dalam proses rekrutmen.
Tenaga honorer juga meminta BKPSDM untuk melakukan verifikasi ketat dan memastikan seleksi tahap kedua sesuai aturan, termasuk mengacu pada Peraturan Kemenpan RB Nomor 15 Tahun 2025.
Seleksi harus mempertimbangkan absensi kerja selama dua tahun terakhir, bukan hanya mengandalkan keberadaan SPK.
Mereka juga mengadukan indikasi kecurangan dalam seleksi PPPK, dengan menyoroti kasus tenaga honorer yang baru mengabdi tetapi berhasil lolos seleksi.
Ketua Komisi I DPRD Kota Bima, Yogi Prima Ramadan menyatakan akan segera berkoordinasi dengan BKPSDM dan menjadwalkan konsultasi dengan Kementerian PAN-RB terkait usulan tambahan formasi dan peningkatan transparansi seleksi.
“Kami akan bertemu BKPSDM besok untuk membahas langkah-langkah konkret. Aspirasi ini akan kami kawal agar formasi tambahan dapat diusulkan, sekaligus memperbaiki sistem seleksi ke depan,” ujar Yogi.
