Kota Bima, Kahaba.- Dalam rangka meminta kejelasan dan klarifikasi alasan mutasi beberapa waktu, DPRD Kota Bima dinilai ‘takut’ memanggil tim Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan (Bapperjakat). Kendati sudah beberapa kali PNS menanyakan kapan waktu pemanggilan Bapperjakat oleh lembaga wakil rakyat itu, namun kelihatannya DPRD Kota Bima masih adem ayem saja.
Padahal, sejak awal sejumlah wakil rakyat begitu getol menyorot masalah mutasi tersebut. Namun, kini seolah redup tak bertaring lagi. Mungkinkah anggota dewan ‘kemasukan angin’?
Salah seorang PNS yang di mutasi Muhammad Syahwan, ST, MT mengaku, seringkali dirinya mendatangi kantor DPRD Kota Bima, menanyakan kapan Bapperjakat segera dipanggil. Namun, masalah surat pemanggilan seolah dijadikan alasan yang tak masuk akal. Padahal sudah lama pihaknya menagih keinginan Dewan untuk memanggil Bapperjakat.
“Terakhir Rabu (6/11/13) kemarin kami ke Komisi A. Alasan Komisi A masih tentang surat rekomendasi ke Pimpinan DPRD yang belum dibuat. Setelah surat rekomendasi surat itu ada baru unsur pimpinan memanggil Bapperjakat,” ujarnya.
Kata Syahwan, pihaknya hanya dibuat menunggu pasca audiens beberapa waktu lalu. Menurutnya, Pimpinan DPRD Kota Bima seolah tak mau tahu dengan masalah mereka, padahal sudah dilaporkan melalui Komisi A. “Pimpinan DPRD Kota Bima ini seolah takut memanggil Bapperjakat,” herannya.
Syahwan mengungkapkan, selama ini tak ada alasan yang jelas mengenai mutasi yang di alamatkan kepada mereka. Hanya dengan pemanggilan oleh DPRD Kota Bima lah, Bapperjakat bisa menjelaskan apa dasar mutasi tersebut dilakukan.
Selain itu, korban mutasi lainnya, Mukhtar, SH mengaku, anggota DPRD Kota Bima beralasan belum memanggil Bapperjakat karena baru pulang dari luar daerah. “Semoga saja dalam waktu dekat ini DPRD Kota Bima bisa segera memanggil Bapperjakat,” harapnya
Ketua DPRD Kota Bima Hj. Fera Amalia, SE, MM yang berusaha di konfirmasi, sulit dihubungi. Stafnya mengaku masih banyak tamu di dalam ruangan Ibu Ketua.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Bima, Ahmad Miftah, S.Sos yang dimintai tanggapan menjelaskan, sejak awal Dewan berencana memanggil Bapperjakat, hanya saja surat kaitan mutasi itu tidak tiba di meja kerjanya. “Surat itu biasa tiba di meja Ketua,” kilahnya.
Ia menambahkan, nanti saat pemanggilan Bapperjakat untuk klarifikasi, tidak akan memanggil PNS. “Pertemuan nanti hanya Bapperjakat dan Dewan saja, karena jika pertemuan dengan para PNS yanmg dimutasi, maka dikhawatirkan membuat keadaan tidak baik,” kata duta Partai Demokrat itu.
*BIN
