Kota Bima, Kahaba.- Penanganan banjir di Kota Bima khususnya pelayanan kesehatan menjadi perhatian serius Kementerian Kesehatan RI. Hal ini disampaikan oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Djuwita F. Moeloek yang datang ke Kota Bima Jumat (30,12) didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Untung Suseno Sutarjo.
Menkes disambut Wakil Walikota Bima H. Arahman H. Abidin bersama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB Nurhandini Eka Dewi di bandara Sultan Muhammad Salahudin Bima, kemudian diantar menuju kantor Walikota Bima untuk mendengarkan laporan penanganan banjir oleh Walikota.
Walikota melaporkan, pelayanan kesehatan tertangani dengan baik. Untuk menambah pos layanan kesehatan, telah dibuka Rumah Sakit Lapangan Mabes TNI di Paruga Nae Convention Hall dengan kekuatan 80 tenaga medis.
Hingga Kamis malam (29/12), warga yang menerima pelayanan kesehatan sudah mencapai 17.000 jiwa di 10 pos statis dan 51 pos mobil yang dilayani oleh 23 tim relawan medis. 4.579 warga menjalani rawat jalan dan 33 warga menjalani rawat inap.
“Jenis penyakit yang diderita warga umumnya adalah gatal-gatal dan luka-luka karena kena pecahan kaca atau seng. Pihak medis juga mengantisipasi penyakit ISPA, diare, leptospirosis karena kotoran tikus dan tetanus,” paparnya melalui siaran Pers yang disampaikan Plt. Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Bima, Syahrial Nuryadin.
Pada kesempatan itu Walikota Bima menyebutkan fasilitas kesehatan yang terdampak banjir seperti, 2 Rumah Sakit swasta, 4 Puskesmas, 1 Labkesda, 29 Pustu dan 29 Polindes dengan perkiraan nilai kerugian mencapai Rp 66 Miliar.
“Di Kota Bima ada sebuah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten. RS tersebut tidak terdampak, namun rumah pegawainya sebagian besar terdampak banjir. Namun demikian, kegiatan pelayanan di RSUD tersebut tetap berjalan,” katanya.
Menkes menyampaikan sejumlah arahan antara lain, penanganan penyakit pasca banjir harus dilaksanakan dengan maksimal, terutama diare, leptosiroris (karena kotoran tikus) dan tetanus. Kebutuhan obat harus tetap tersedia, dibantu oleh Dinas Kesehatan Provinsi NTB atau mengambil dari gudang obat daerah lain yang terdekat.
Kemudian pembersihan lingkungan dengan air saja tidak cukup, harus disertai penggunaan desinfektan. Penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana harus dilakukan dengan teliti dan valid.
“Kementerian Kesehatan membutuhkan data assesment yang valid agar bisa memberikan bantuan pada tahap rehab rekon,” katanya.
Penanganan bencana memang memerlukan tindakan cepat, namun tetap harus mematuhi prosedur yang berlaku.
Selain kunjungan ke kantor Walikota, Menkes juga meninjau rencana pembangunan Rumah Sakit Tipe D yang berlokasi di kantor Puskesmas Asakota dan Rumah Sakit Lapangan TNI di Paruga Nae.
*Kahaba-01/Hum
