Kota Bima, Kahaba.- Sejumlah warga korban banjir asal Kelurahan Rabadompu Timur, Rabu (12/4) siang nekat memblokir jalan negara di simpang tiga Taman Ria Kota Bima. Aksi ini merupakan buntut kekecewaan warga karena tak satu pun pejabat Pemerintah Kota Bima mulai dari Walikota hingga Asisten menemui mereka.
Ketegangan sempat terjadi antara Sat Pol PP, Kepolisian dan massa aksi. Namun, blokir jalan ini tak berlangsung lama. Pihak Kepolisian dari Polres Bima Kota meminta warga membubarkan diri karena dianggap telah menganggu ketertiban umum.
Kabag Ops Polres Bima Kota yang memfasilitasi komunikasi dengan Pemerintah Kota Bima menyampaikan kepada warga bahwa Walikota Bima bersedia menemui mereka pada Kamis (13/4) besok untuk beraudiensi.
Usai mendapat kepastian tersebut, warga yang tergabung dalam Organisasi Pemuda Kreatif (OPK) dan Serikat Persatuan Anak Rabadompu Timur Agresif (SPARTA) ini kemudian membubarkan diri dengan tertib sambil berjalan kaki.
Sebelumnya, massa aksi yang dikoordinir Arif Rahman alias Aren ini menyampaikan aspirasi di Halaman Kantor Pemerintah Kota Bima. Saat tiba, warga dan ibu-ibu yang juga ikut aksi langsung menerobos masuk ke pintu masuk utama dengan merusak gerbang.
Tak ada upaya serius dari pihak keamanan dan personil Pol PP yang berjaga untuk menghalau warga. Sehingga mereka leluasa masuk sampai teras depan pintu masuk utama kantor setempat.
Setelah berorasi dan menunggu cukup lama, warga akhirnya ditemui Sekretaris Dinas Pol PP dan Damkar Kota Bima, Syarif Rustaman. Kepada warga, Syarif mengaku dipercayakan untuk menemui mereka karena Walikota sudah di luar daerah sedangkan Wakil walikota melanjutkan kegiatan lapangan.
“Kami apresiasi penyampaian aspirasi ini dan akan menjadi masukan bagi Pemkot Bima,” kata Syarif.
Syarif mengaku tidak dalam kapastitas untuk memutuskan atau memberi solusi terhadap aspirasi warga, tapi hanya menampung aspirasi tertulis yang disampaikan. Kemudian pada kesempatan pertama akan melaporkan ke Walikota Bima untuk ditindaklanjuti SKPD tehnis.
Sementara itu, Korlap Aksi, Arif Rahman dalam pernyataan sikapnya, mendesak Pemerintah Kota Bima untuk transparan terkait jumlah bantuan banjir baik dalam bentuk tunai maupun transfer dari berbagai pihak.
“Bantuan lokal dan nasional tanggap darurat banjir yang kami tahu Rp14 Miliar lebih. Belum bantuan Propinsi Jawa Barat Rp3 Miliar. Belum lagi bantuan berupa barang. Dikemanakan itu, kami ingin Walikota mempertanggungjawabkannya secara terbuka,” tuntutnya.
Pihaknya juga meminta Pemerintah Kota Bima segera menyalurkan bantuan dana bagi warga korban banjir dengan kondisi rumah rusak berat, hanyut maupun terbawa arus. Mendesak kepada DPRD Kota Bima memanggil BPBD, Dinas Sosial, Dinas PUPR, dan Dinas Tata Kota untuk mengklarifikasi hasil kerja tim verifikasi yang dibentuk.
“Kami juga meminta kepada tim untuk melakukan verifikasi tambahan bagi rumah warga yang rusak berat maupun hanyut dan belum diverifikasi,” tuturnya.
*Kahaba-03
