Kabupaten Bima, Kahaba.- Hasil audit investigasi Tim Satuan Petugas (Satgas) Dana Desa dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigran (PDTT) ditemukan kelebihan Rp20 juta lebih Dana Desa dari APBN (DDA) di Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima. Berdasarkan rekomendasi Satgas, semua anggaran ini harus dikembalikan ke kas desa.
Tenaga Ahli Desa Kabupaten Bima Abdul Rauf yang ikut mendampingi Satgas Dana Desa Kemendes mengakui, hasil evaluasi di Desa Woro memang ada temuan terhadap penggunaan DDA.
Yakni dari sisi setoran pajak, dana ditemukan masih di bendahara desa. Kemudian ada kelebihan volume kegiatan dan kelebihan pembayaran yang harus dikembalikan ke kas desa.
“Tidak terlalu besar, dari sisi fisik dana yang diminta dikembalikan sekitar Rp20-an juta saja,” beber Abdul Rauf saat dihubungi Kahaba.net, Jum’at (10/11) siang.
Selain temuan anggaran ungkap dia, catatan yang paling banyak terkait masalah administrasi desa yang masih sangat minim dan diminta harus segera dibenahi. Evaluasi Satgas juga ditekankan soal administrasi. Sebab kategori tindak pidana korupsi itu tidak hanya penggunaan dana, tetapi juga proses yang tidak prosedural.
Rauf menjelaskan, Tim Satgas Dana Desa ditugaskan Sekjen Kementerian Desa untuk turun ke daerah. Ada tiga orang dari Jakarta, didampingi Tenaga Ahli dari Provinsi NTB 1 orang dan Tenaga Ahli dari Kabupaten Bima 1 orang.
Untuk wilayah Provinsi NTB jelasnya, dipilih dua desa secara acak untuk dilakukan evaluasi audit penggunaan dana desa selama tahun 2017. Hari pertama pada Kamis (9/10) kemarin sudah dilakukan di Desa Woro Kecamatan Madapangga.
“Hari ini di Desa Oi Saro Kecamatan Sanggar. Kalau Desa Oi Saro masih berlangung evaluasi, kan ini marathon kemungkinan sampai malam,” ujarnya.
*Kahaba-03
