Kota Bima, Kahaba.- Kisruh tentang amburadulnya data Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang menyebabkan Lurah Pane dicekik oknum warga dan Lurah Sadia dikejar masyarakat, mendapat perhatian dari lembaga DPRD Kota Bima.
Anggota Komisi I DPRD Kota Bima H Mustamin menyampaikan, kisruh tentang bantuan yang bersumber dari Kementerian Sosial yang masuk langsung ke rekening penerima manfaat tersebut, mestinya tidak dilimpahkan ke pihak kelurahan.
Karena jika ditinjau dari tupoksi kerja, Dinas Sosial yang seharusnya menjadi garda terdepan untuk menyampaikan kepada masyarakat. Bahwa data penerima manfaat tahun 2015 lalu kenapa tidak diminta untuk diverifikasi kembali.
“Saat ini lurah menjadi tumbal, yang seharusnya Dinas Sosial yang harus bertanggungjawab,” sorotnya, Rabu (13/5).
Duta PBB itu menjelaskan, kenapa Dinsos yang harus bertanggungjawab, karena instansi tersebut yang menjadi leading sektor berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Terutama kepala dinas setempat yang memiliki waktu banyak keluar daerah, agar bisa menyampaikan kondisi masyarakat terkini.
“Kan Kepala Dinsos sering keluar daerah, seharusnya menyampaikan data terbaru. Bukan setelah ada polemik baru bergerak,” katanya.
Mustamin mengungkapkan, karena saat ini sudah menjadi masalah besar dan menjadi pembicaraan publik. Maka dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil Kepala Dinsos untuk meminta klarifikasi terkait polemik yang terjadi.
Ia sangat menyayangkan insiden pencekikan terhadap Lurah Pane dan disegelnya kantor Kelurahan Sadia. Sebab apapun bentuk kekecewaan masyarakat, seharusnya bisa disampaikan lewat komunikasi yang baik.
*Kahaba-04
