Kota Bima, Kahaba.- Mengakhiri reses tahun 2018, anggota DPRD Kota Bima Dapil 2 Kecamatan Mpunda dan Rasanae Barat menyerap aspirasi di Kelurahan Penatoi, Selasa (16/10).
Pada kesempatan itu, sejumlah warga menyampaikan harapan, keinginan dan kritikan untuk para wakil rakyat. Tapi yang menarik, soal isu pemasangan tarif money politik untuk Pileg 2019 nanti juga mengemuka saat reses.
Isu yang sudah mulai meluas itu disampaikan oleh Ketua RT 04 Kelurahan Penatoi, Abdul Rais. Kata dia, pemasangan tarif untuk satu suara di tengah – tengah masyarakat sudah mulai muncul. Tawar menawar harga yang akan diserahkan oleh oknum caleg juga sudah ramai dibicarakan.
“Kami ingin money politik tidak pernah ada, agar bisa melahirkan wakil rakyat yang bersih dan mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat,” inginnya.
Rais juga ingin agar komitmen tidak adanya permainan uang pada Pileg 2019 nanti bisa muncul dari para wakil rakyat yang saat ini masih menjabat. Agar bisa memberikan contoh yang baik pada caleg lain yang juga ikut berkompetisi.
Pada kesempatan yang sama, tokoh masyarakat Penatoi H Muhtar menyampaikan, OPD Pemerintah Kabupaten Bima masih berada di Kota Bima. Apabila ada demonstrasi yang berakhir ricuh di Dinas Pertanian Kabupaten Bima misalnya, yang merasakan dampak adalah warta Penatoi dan juga Lewirato.
“Kami terkadang risih saat terjadi aksi demonstrasi yang berakhir ricuh. Kadang yang demo berlari di tengah kampung,” ungkapnya.
Oleh karena itu, mewakili masyarakat menginginkan seluruh anggota DPR Kota Bima untuk segera menghadap Walikota dan Wakil Walikota Bima. Untuk membicarakan pemindahan aset, dengan Pemerintah Kabupaten Bima yang memiliki kewenangan, atas aset yang dimiliki.
“Kami harap kepada anggota dewan agar mampu berkomunikasi dengan Walikota Bima dengan Bupati Bima untuk segera dilakukan proses pemindahan aset,” inginnya.
Menjawab aspirasi masyarakat tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Bima Alfian Indrawirawan menyampaikan, dirinya bersama 10 anggota dewan lain menegaskan menolak segala bentuk politik uang (money politic) yang terjadi. Karena akan melahirkan calon anggota dewan yang hanya mencari uang, bukan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Untuk melihat calon anggota dewan yang berkualitas kata dia, masyarakat bisa melihat secara langsung. Baik dari sisi SDM, maupun sisi hubungan sosial kemasyarakatan.
“Money politic itu bukan hanya tugas kami saja, tapi harus ada peran bersama mmasyarakat untuk mengontrol, mengawasi dan melawannya. Sehingga kedepan melahirkan calon anggota dewan yang berkualitas, dan mampu membawa perubahan bagi daerah,” tegasnya.
Kemudian terkait pemindahan aset, sebagai wakil ketua dewan berjanji akan bersama seluruh anggota dewan lainnya untuk menyampaikan kepada kepala daerah, dan akan memperjuangakan sehingga proses segera dilakukan. Hanya saja masyarakat diminta bersabar, karena pemindahan aset membutuhkan waktu yang cukup lama.
*Kahaba-04
