Kota Bima, Kahaba.- 2 orang pendiri Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Bima masing – masing Salahuddin Haris dan Ridwan H A Karim berkomentar soal dinamika di partai, sehingga urusan Muscab yang digelar beberapa bulan lalu harus berujung ke meja hukum.
Salahuddin mengaku kaget urusan tersebut dilaporkan ke Polres Bima Kota. Padahal masalah itu telah pernah ia bersama Umar Dani dan H Mustamin bawa ke Mahkamah Partai. Hasilnya, difasilitasi dan diberikan masukan oleh Mahkamah Partai kepada mereka bertiga, dan pengurus sekarang, agar para kader partai yang mendapatkan kursi di DPRD diakomodir sebagai pengurus partai.
“Namun SK pengurus sudah keluar, tapi masih bisa dilakukan perbaikan untuk majelis pertimbangan,” katanya, Selasa (26/5).
Ia menyebutkan, nama yang masuk menjadi anggota DPRD Kota Bima tapi tidak masuk sebagai pengurus yakni Hj Anggriani dan H Mustamin. Padahal Hj Anggriani sudah 2 periode menjadi wakil rakyat, dan kader partai serta menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Bima.
“Iya kita kaget bagaimana pola pikir pengurus sekarang, jelas Umi Rini (Hj Anggriani) itu kader dan anggota dewan, tapi justru tidak dimasukan sebagai pengurus,” sorotnya.
Selain itu, sambungnya, sudah disepakati oleh pengurus sekarang juga dengan Mahkamai Partai agar memasukan nama-nama seperti dirinya, Umar Dani, H Mustamin dan Hj Anggriani. Baik itu di Badan Kehormatan Partai maupun Majelis Pertimbangan Cabang (MPC) Partai.
“Pengurus partai yang sekarang sudah mengirim surat, khususnya kepada saya untuk menjadi pengurus tersebut. Tapi karena kesibukan akhirnya saya tidak menerima dan melihat kepengurusan saat ini bukan kader partai, banyak orang baru,” katanya.
Menurut Salahuddin, keberadaan PBB Kota Bima sekarang jauh dari marwah partai. Dulu sewaktu ia menjadi sekretaris MPC, bersama dengan ketua MPC, sering memberikan nasehat sesuai tugas dan kewenangan kepada Ketua DPC PBB Kota Bima yang sekarang, atas laporan pengurus lain kaitan dengan tidak transparannya pengelolaan partai.
“Terutama bidang keuangan yang tidak transparan ini. Hasil nasehat kami tidak pernah dilaksanakan. Jadi partai dikelola seperti milik ketua sendiri saja,” ungkapnya.
Kata dia, Dari dulu ketua dan pengurus PBB saat ini bermasalah. Bahkan sering melakukan penekanan kepada anggota dewan, melebihi kemampuan para wakil rakyat dari PBB tersebut.
Maka terhadap konidis ini, dirinya sebagai pendiri partai tentu menginginkan partai ini besar. Dikelola dengan baik dan sesama kader partai menginginkan agar manajemen partai ini bisa diperbaiki.
“Contohnya tidak dikelola dengan baik itu, tidak satupun kader partai yang masuk sebagai pengurus. Seperti Ketua MPC, Ketua BK, itu orang orang baru semua. Padahal jabatan itu bisa memakai kader partai yang paham tentang PBB,” terangnya.
Mengenai laporan polisi, mestinya menurut Salahuddin, pengurus partai yang sekarang harus melakukan perombakan. Agar tidak muncul gejolak seperti ini. Marwah partai saat ini hancur, karena 80 persen kader yang berkualitas sekelas H Mukhtar Yasin, H Mukhlis, Umar Dani, Salahuddin AB, tidak dimasukan sebagai pengurus.
“Orang – orang itu sudah tidak bisa melihat bahwa PBB akan memiliki masa depan yang lebih baik, jika cara-cara seperti ini terus dilakukan,” tuturnya.
Diakhir komentarnya, Salahuddin menaruh harapan agar para kader PBB tetap solid. Tinggal menunggu perahu mana yang pas nanti untuk ditumpangi.
Sementara itu, salah seorang pendiri PBB Kota Bima Ridwan H A Karim, yang juga mantan Ketua MPC menyampaikan hal yang sama. Ia mengungkapkan jika banyak pengurus yang mengeluhkan cara kepimpinan DPC PBB Kota Bima yang sekarang. Karena dulu sebagai Ketua MPC, akhirnya menampung dan berusaha memberi nasehat kepada DPC PBB Kota Bima. Tapi nasehatnya tidak pernah diindahkan.
“Malah kita yang memberi nasehat itu dilawan, dibilang kita mendzolimi,” katanya.
Ridwan juga mengungkapkan, bahwa dirinya sebagai pendiri partai tidak dimasukan sebagai pengurus. Ia mengira, itu dilakukan Ketua DPC PPB Kota Bima saat ini, karena para kader PBB yang lama dianggap sebagai penghalang.
Sebagai pendiri PBB di Kota Bima tambahnya, PBB Kota Bima bisa berjalan sesuai kaidah – kaidah pertai dan transparan. Tidak dikelola sesuai hasrat dan keinginan sendiri. Agar PBB ke depan bisa semakin baik.
*Kahaba-01
