Kabupaten Bima, Kahaba.- Tuntut Pemerintah Kabupaten Bima agar menghapus biaya rapid tes untuk pelaku perjalanan, ratusan massa yang tergabung dalam aliansi Gerakan Masyarakat Mahasiswa dan Pemuda (Gemmpa) Bima menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Bima, Senin (15/6).
Korlap Aksi Ansyarif dalam orasinya mengecam kebijakan Pemerintah Kabupaten Bima yang dinilai memanfaat massa Pandemi Covid-19 untuk memeras masyarakat dengan menarik biaya rapid tes bagi masyarakat yang keluar daerah.
“Imbas kebijakan ini dirasakan oleh semua kalangan, termaksud kami mahasiswa yang kuliah di luar daerah,” ujarnya.
Dalam aksi itu, massa aksi menilai dengan adanya pungutan biaya rapid tes tersebut justru membuat masyarakat mengalami krisis multi dimensi selama pandemi berlangsung. Bahkan rakyat sengaja dibuat luntang lantung dengan kebijakan konyol pemerintah.
“Karena itu, secara tegas kami sampaikan, bebaskan biaya rapid tes konyol ini,” tegasnya.
Dia juga menyinggung anggaran penangan covid-19 yang digelontorkan dari APBD dengan angka puluhan miliar, yang dinilai tidak transparan, bahkan terkesan ditut-tutupi. Karena, fakta di lapangan, penggunaan anggaran itu tidak sesuai dengan angka yang digelontorkan, sebab sejauh ini belum ditemukan penganan Covid-19 yang maksimal, justru terkesan tidak main-main.
“Diduga kuat anggaran ini banyak dimark up dengan berbagai program termaksud bantuan JPS Bima Ramah,” ungkapnya.
Karena itu, pihaknya meminta agar biaya Rapid tes, RTPCR dan RDT dibebaskan dan berikan jaminan kesehatan gratis bagi rakyat.
*Kahaba-10
