Kota Bima, Kahaba.- Tujuh orang dari rombongan yang dipimpin oleh Konsulat Jenderal (Konjen) Amerika Serikat untuk Indonesia Timur Joaquin Monserrate, Kamis (14/3/2013) berkunjung ke Kota Bima dan menggelar pertemuan dengan Walikota Bima H. Qurais H. Abidin. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah hal yang berkaitan dengan gambaran umum tentang Kota Bima diperbincangkan.
Sebagaimana keterangan pers Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Bima Drs. Is Fahmin, rombongan pejabat Konjen AS itu tersebut diterima langsung oleh Walikota Bima, Sekda Kota Bima, Kepala Bappeda Kota Bima, Asisten II dan III Setda Kota Bima, serta Dandim 1608 Bima.
Dalam pertemuan itu, sejumlah pertanyaan yang diajukan oleh Mr. Joaquin Monserrate. Secara umum perwakilan AS itu ingin mengetahui lebih jauh mengenai gambaran aktual Kota Bima, situasi keamanan dan isu teroris di Kota Bima. Karena kecenderungan berita yang tersebar, bahwa Pulau Sumbawa merupakan daerah yang memiliki berkembangnya jaringan terorisme.
Kemudian, bagaimana hubungan serta kerja sama antara aparat dan masyarakat, bagaimana keadaan dan kemampuan aparat keamanan di Kota Bima secara khusus, apakah ada kondisi kekurangan personel. Lalu pada saat insiden pembakaran kantor Bupati Bima beberapa tahun lalu, apakah tidak ada tindakan pencegahan dari aparat.
Tidak hanya itu, lanjutnya, Mr. Joaquin Monserrate menanyakan rantai distribusi perdagangan dan ekonomi Kota Bima, isu politik dan rencana pembentukan provinsi Pulau Sumbawa serta kegiatan dan dana pembangunan.
Usai itu, Walikota Bima H. Qurais H. Abidin memberikan penjelasan bahwa secara geografis Kota Bima terletak di ujung timur Pulau Sumbawa, dan dikelilingi oleh Kabupaten Bima. Jumlah penduduk Kota Bima saat ini adalah lebih kurang 147 ribu jiwa, dengan luas wilayah 222,25 km².
Secara umum, situasi di Kota Bima cukup aman. Kendati ada beberapa kejadian konflik, namun tidak berskala besar atau bersifat mengancam stabilitas daerah. Antara aparat dan masyarakat sebenarnya terjalin kerjasama yang baik, karena masyarakat juga tentunya ingin di wilayah mereka tercipta ketertiban dan keamanan.
“Mengenai keadaan dan kemampuan aparat keamanan di Kota Bima secara khusus, Walikota sebagai eksekutif tidak mempunyai kompetensi untuk memberikan jawaban karena yang mengetahui sesungguhnya adalah komandan atau pimpinan satuan pengamanan atau aparat tersebut,” ujarnya mengutip pernyataan Walikota Bima.
Namun dari sudut pandang Walikota Bima, hal ini sangat dipengaruhi oleh luas wilayah dan bentang lahan daerah. Sebagai conton, saat ini wilayah pengawasan Dandim 1608 mencakup Kota Bima dan Kabupaten Bima, dengan kondisi bentang lahan atau topografi yang sebagian besarnya berbukit dan gunung. Dengan kondisi lahan seperti ini, tentu dibutuhkan personil yang lebih banyak karena banyak wilayah pinggiran yang susah diakses.
Menanggapi kejadian pembakaran kantor Bupati Bima beberapa tahun lalu, kondisi saat itu sudah tidak terkendali. Personel keamanan tidak dapat berbuat banyak karena jumlah massa mencapai puluhan ribu orang dan sudah dalam keadaan terprovokasi. “Salah satu hal yang patut disyukuri adalah, tindakan pengrusakan tidak sampai merambah ke berbagai aset Pemerintah Kota Bima yang letaknya berdekatan,” katanya.
Kemudian mengenai isu yang muncul bahwa daerah Pulau Sumbawa merupakan lahan subur berkembangnya jaringan teroris, hal ini tidak sepenuhnya benar. Kondisi ini memang banyak terekspos oleh media, namun sesungguhnya masyarakat Pulau Sumbawa sendiri menghendaki jaminan keamanan dan stabilitas. Masyarakat juga tidak menghendaki tumbuhnya jaringan teroris di wilayah tempat tinggalnya. Memang, secara kultural masyarakat Pulau Sumbawa khususnya daerah Bima, memiliki akar keislaman yang kuat. Mungkin ini yang menyebabkan pihak luar menganggap Pulau Sumbawa, khususnya daerah Bima merupakan lahan pembentukan jaringan teroris.
Wacana pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa sudah muncul sejak beberapa tahun yang lalu. Dipicu oleh keinginan masyarakat Pulau Sumbawa untuk pemerataan pembangunan. Selama ini pembangunan dianggap berjalan timpang karena prioritas pembangunan masih bertumpu pada Pulau Lombok. Pulau Sumbawa memiliki sumber daya alam yang cukup untuk mandiri. Salah satunya adalah pertambangan (Newmont).
Ia melanjutkan, produk Kota Bima yang dipasarkan umumnya berupa padi, palawija, yaitu kacang, kedelai, serta ternak. Pusat perdagangan Kota Bima adalah di Surabaya, di sanalah sebagian besar pengusaha Kota Bima memasarkan hasil serta mengambil supply. Untuk rantai perdagangan dengan wilayah sebelah timur, aliran distribusi mungkin hanya sampai provinsi NTT, tidak mencapai Timor Leste.
Dana pembangunan Kota Bima sebagian besar masih berasal dari pemerintah pusat (APBN). Saat ini ada beberapa infrastruktur yang menjadi perhatian utama Pemerintah Kota Bima, yaitu: pelabuhan laut, bandar udara, pasar, PLTU, dan Rumah Sakit. “Untuk pembangunan semua infrastruktur tersebut, kami masih mengharapkan dana dari APBN. Untuk pembangunan pasar, kami sudah mengajukan proposal kepada pemerintah pusat untuk pasar seluas 5 ha. Lokasinya akan diusahakan menimbun laut,” jelasnya.
Lalu kendala yang dihadapi, khususnya menyangkut keterbatasan infrastruktur yakni bandar udara Bima memiliki landasan yang sangat pendek, sanitasi di Kota Bima belum terbangun dengan baik, pendangkalan teluk terjadi semakin cepat dari tahun ke tahun, serta ketiadaan unit ICU/IGD yang memadai. ”Kami ingin membangun rumah sakit yang bagus, cukup hanya type D namun diistimewakan untuk fasilitas ICU/IGD. Selama ini jika ada masyarakat yang sakit parah, harus dirujuk ke Mataram dan banyak yang meninggal dalam perjalanan,” tukasnya.
Bantuan yang diharapkan dari Konjen AS adalah kerjasama dalam hal perencanaan dan pembangunan sanitasi, pertukaran pelajar atau tenaga pendidik serta berbagai pengembangan bidang pendidikan lainnya. Bantuan pembangunan rumah sakit, serta dalam hal transportasi, yaitu penambahan maskapai penerbangan untuk memudahkan akses perhubungan dari dan ke Kota Bima. [BK]
