Kota Bima, Kahaba.- Ketua Komisi I DPRD Kota Bima Taufik HA. Karim menyampaikan, agenda monitoring dan evaluasi (Monev) program kerja SKPD hampir berakhir. Namun, cara penerimaan dari tiap SKPD tidak berubah dari tahun ke tahun.
Tetap saja, kehadiran mereka seolah tidak penting. Terbukti, dari hasil kunjungan di beberapa SKPD, hmapir 50 persen tidak terlihat kepala dinas yang menerima dan menjelaskan tentang pelaksanaan program kerja.
Bahkan yang lebih ironis, hampri disetiap SKPD tidak menyajikan dokumen pendukung terhadap program yang sudah dijalankan. Sehingga kegiatan evaluasi tidak bisa berjalan dengan maksimal.
“Kami menilai SKPD yang dikunjungi sepertinya kurang memahami tugas kami sebagai wakil rakyat. Kami juga pemerintah yang memiliki kewenangan kontrol setiap kebijakan dan program SKPD,” katanya, Selasa (7/2).
Dijelaskannya, agenda Monev digelar setiap masa sidang pertama. Tiga hari sebelum Monev digelar, sekretariat dewan sudah menyurati Walikota Bima dan SKPD terkait, tentang rencana agenda tersebut. Namun fakta saat kunjungan, persoalan serupa pada tahun – tahun sebelumnya kerap muncul.
Mestinya menurut Taufik, setelah surat disampaikan, SKPD bisa mempersiapkan kebutuhan agenda Monev. Termasuk dokumen pendukung pelaksanaan program. Agar bisa dievaluasi, dikoreksi dan diberi catatan.
“Dokumen pelaksanaan program itu sebetulnya yang dievaluasi. Seperti DPA, DPA perubahan, serta realisasi pengunaan anggaran,” tutur pria yang dua periode duduk di lembaga dewan tersebut.
Akhirnya, karena tidak adanya kepala dinas serta dokumen pendukung, pihaknya hanya mendengar penuturan secara lisan dari staf soal pelaksanaan program.
Karena hanya mendapatkan gambaran secara lisan terkait pelaksanaan program di sejumlah SKPD, pihaknya tetap akan membahas ditingkat komisi dan menyampaikan saat paripurna.
“Nanti saat paripurna ada catatan-catatan yang menjadi bahan pertimbangan Walikota Bima soal kinerja SKPD tersebut. Walikota bisa mengevaluasi kinerja SKPD tersebut,” ujarnya.
Taufik menambahkan, adapun SKPD yang sudah didatangi seperti Dikes, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, BKD, Dinas Sosial, Bappeda, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dukcapil, Inspektorat, Kesbangpol, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Perpustakaan dan Kearsipan dan Dinas Tenaga Kerja.
*Kahaba-01
