Kabupaten Bima, Kahaba.- Komisi IV DPRD Kabupaten Bima membulatkan angka Rp 1,6 miliar dari Rp 1,5 miliar yang diajukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima untuk penanganan kasus balita Gizi Kurang (GK) dan Gizi Buruk (GB) di tahun 2014. Diharapkan dengan alokasi anggaran cukup besar tersebut Bima tidak lagi menyandang predikat balita tergolong GK dan GB terbanyak di NTB.
Ketua komisi IV DPRD Kabupaten Bima, Ahmad SP kepada wartawan di ruangannya mengatakan, untuk alokasi anggaran penanganan GK dan GB dari proses pembahasan klinis RAPBD bersama jajaran Dinas Kesehatan (Dikes) sudah ditambah alokasinya menjadi Rp 1,6 miliar dari yang diajukan pemerintah sebesar Rp 1,5 miliar.
“Angka Rp 100 juta yang ditambah diambil dari pos lain yang dinilai tidak terlalu urgen dan dengan adanya penambahan Rp 100 juta ini diharapkan proses penanganan GK dan GB di tahun 2014 dapat maksimal,” katanya.
Dibanding tahun sebelumnya, lanjut Ahmad, dengan jumlah angka GK dan GB sebanyak ribuan orang, pemerintah hanya mengalokasikan Rp 1 miliar untuk.
“Tahun ini penanganannya kurang maksimal akibat keterbatasan anggaran, maka angka Rp 1,6 muncul di APBD tahun 2014 mendatang, harapannya akan disepakati bersama dalam pembahasannya lebih lanjut. Apalagi nanti juga akan ada tambahan alokasi anggaran lain dari APBN dan APBD I,” terangnya.
Kata dia, persoalan ini menyangkut generasi anak bangsa ke depannya. Menurutnya, penanganan GK dan GB tidak saja pada program pemberian makanan tambahan bagi balita, program lain seperti peningkatan kegiatan posyandu dan kegiatan penyuluhan terhadap ibu-ibu hamil harus lebih ditingkatkan.
“Kegiatan pemberian penyuluhan pada ibu-ibu perlu dilakukan dalam rangka memberikan pemahaman tentang pola hidup sehat,” tandasnmya.
*DEDY
