Kota Bima, Kahaba.- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bima menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024, di gedung Convention Hall, Selasa 18 April 2023.
Kepala Bappeda Kota Bima Muhammad Fakhrunraji menyampaikan, pelaksanaan kegiatan tahunan ini sebagaimana diatur dalam Undang-undang hingga peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yakni pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, merupakan upaya peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja lapangan berusaha, serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah.
“Setiap upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, baik dalam jangka waktu 5 tahun di dalam RPJMD, maupun dalam jangka waktu 20 tahun sesuai dengan RPJPD harus direncanakan secara partisipatif yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan dan dilakukan dengan pendekatan top down,” jelasnya.
Menurut dia, Musrenbang inipula sebagai wadah menampung semua usulan-usulan pembangunan dari masyarakat, usulan penyempurnaan dari tokoh-tokoh masyarakat dan seluruh pihak stakeholder, yang bagaimana nantinya pembangunan ini bisa menjadi kemaslahatan bagi masyarakat banyak di Kota Bima.
“Kami berharap seluruh usulan program kegiatan pembangunan dari Kelurahan dan Kecamatan yang disampaikan pada FPD, yang telah dilaksanakan sebelumnya dan dituangkan dalam berita acara kesepakatan,” katanya.
Begitu juga dengan pokok-pokok pikiran DPRD Kota Bima kata mantan Kepala BPBD itu, yang berasal dari hasil reses yang dilakukan oleh seluruh anggota dewan sesuai dengan daerah pemilihannya, yang memang berisi aspirasi masyarakat yang harus disampaikan melalui forum musrenbang kali ini.
“Kami berharap pada tahapan selanjutnya program dan kegiatan pembangunan, yang telah disepakati nanti akan menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan rancangan akhir RKPD yang bermuara pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan APBD Kota Bima Tahun 2024,” pungkasnya.
Mantan Kepala DLH itu mengungkapkan, diminta pada seluruh stakeholder bisa memberikan masukan dan melakukan pembahasan dan diskusi kelompok, sehingga nantinya program strategis maupun program unggulan nantinya bisa sejalan dengan arah kebijakan pembagunan Provinsi NTB maupun kebijakan di tingkat nasional.
“Paling utama program dan kegiatan yang dihasilkan saat ini, mampu menjawab permasalahan pembangunan dalam upaya meningkatkan daya saing ekonomi daerah, serta tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah,” tambahnya.
Sementara itu Walikota Bima HM Lutfi menambahkan, dalam menentukan arah kebijakan pada proses penyusunan RKPD Tahun 2024 ini, diharapkan semua pihak mampu menguatkan kolaborasi dalam penyelesaian permasalahan yaitu cross cutting antar perangkat daerah. Sehingga apa yang diharapkan, yaitu kolaborasi antar perangkat daerah ini bisa dilaksanakan.
“Adapun arah kebijakan pembangunan di Tahun 2024 antara lain, peningkatan layanan publik dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, kemudian penguatan pariwisata sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi, lalu penguatan infrastruktur melalui upaya mitigasi bencana serta mewujudkan stabilitas daerah dalam rangka pelaksanaan Pemilu Serentak 2024,” tambahnya.
*Kahaba-04
