Kota Bima, Kahaba.- Ratusan mahasiswa dari seluruh Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Kota Bima dan Kabupaten Bima yang bergabung dalam Aliansi BEM Kota dan Kabupaten menggelar aksi demonstarsi, Senin (24/9).
Aksi mimbar jalanan tersebut sebagai wujud kepedulian mahasiswa terhadap kondisi para tani yang dianggap tidak diperhatikan oleh Pemerintah.
Mahasiswa menggelar aksi tetrikal di perempatan lampu merah gunung dua, yang menceritakan petani bawang merah ditindas dan petani yang tidak diperhatikan oleh penguasa. Mahasiswa ada yang berperan sebagai petani yang ditindas, sebagai warga China, juga ada yang berperan sebagai Presiden Jokowi.
Tetrikal tersebut menunjukan bahwa Jokowi lebih memilih perhatikan kepada antek-anteknya daripada nasib petani. Padahal petani, sedang menjerit karena anjloknya harga hasil pertanian. Tetrikal tersebut dirangkaikan dengan bakar ban bekas dan diiringi oleh orasi ilmiah dari perwakikan tiap BEM.
Koordinator aksi M Yamin menyampaikan, berdasarkan Permendag Nomor 58 Tahun 2018 telah mengatur tentang penetapan harga acuan pembelian pada petani dan harga acuan penjualan ke konsumen. Kemudian dikuatkan oleh Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani.
“Namun kondisi objektif yang terjadi, bahwa penegakan aturan sama sekali tidak dilaksanakan. Sehingga mengakibatkan anjloknya harga panen petani,” sorotnya.
Untuk itu, para mahasiswa menyampaikan beberapa tuntutan, seperti meminta DPRD Kabupaten Bima membuat Perda tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, DPRD segera bersurat ke DPR RI untuk menghentikan impor bawang merah.
“Kami juga mendesak DPRD segera mengawasi distribusi pupuk pestisida dan harga pupuk bersubsidi yang bermasalah,” inginnya.
Mahasiswa juga meminta Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bima segera menentukan komoditas andalan masyarakat Kabupaten Bima. Mendesak dinas tersebut mengawasi dan mengontrol tentang pestisida dan pupuk yang semakin mahal dan langka. Meminta pemerintah membuatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang langsung menangani hasil pertanian rakyat tani.
Tuntutan lainnya, meminta Bulog segera hintukan impor beras, meminta data statistik sesuai ketentuan Disperindag kaitan acuan harga komoditas lokal, mendesak Diskoperindag Kabupaten Bima mengawasi dan mengontrol mekanisme pasar.
“Kami juga meminta Bupati Bima untuk memecat Kadis Pertanian dan Perkebunan dan Kadis Koperindag Kabupaten Bima karena dianggap tidak mampu menyelesaikan persoalan yang sedang dialami para tani,” tegasnya.
*Kahaba-05
