Kota Bima, Kahaba.- Fraksi Persatuan Kebangkitan Nasional (PKN) DPRD Kota Bima saat menyampaikan Pemandangan Umum Terhadap Raperda Kota Bima tentang APBD Tahun Anggaran 2016, menyampaikan penolakan terhadap program Kota Tepian Air (Water From City) dan pembangunan sayap kiri kanan kantor Walikota Bima.
Anggota Fraksi PKN, Muthmainnah yang menyampaikan pemandangan umum mengatakan, untuk mewujudkan Kota Bima sebagai Kota Tepian Air, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bima. Baik melalui kerja sama dengan universitas Petra Surabaya dengan membuat MoU tentang kesepakatan pengembangan kawasan Ni’u, Lawata, Amahami, sampai dengan Ule.
Melalui program-program yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2015 dan program-program yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016, dengan menitikberatkan pada penimbunan dan penataan sebagai kelanjutan grand design.
“Terkait dengan itu, Fraksi PKN DPRD Kota Bima mempertanyakan kepada pihak eksekutif bagaimana dengan wilayah Timur Kota Bima, apa akan ada perbedaan nama kota lagi dengan kota tepian air,” ujarnya, Rabu (11/11).
Kemudian Fraksi PKN, katanya, juga menolak adanya keberlanjutan penimbunan laut yang ada di Amahami pada APBD Tahun 2016. Kecuali ada bantuan APBN atau APBD Provinsi.
Lalu pada poin lain, untuk pembangunan sayap kiri kanan Kantor Walikota Bima juga ditolak Fraksi PKN. Alasannya, karena masih banyak sejumlah program aspirasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kota Bima dan sangat penting pada Tahun 2016 nanti, terutama program pengurangan angka kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. (Baca. Pemkot Bima Tetap Bangun Sayap Kantor Walikota)
*Bin
