Kabar Bima

Minta Lurah Rabadompu Timur Diganti, Warga Turun ke Jalan

285
×

Minta Lurah Rabadompu Timur Diganti, Warga Turun ke Jalan

Sebarkan artikel ini

Kota Bima, Kahaba.- Puluhan warga  Rabadompu Timur yang tergabung dalam Front Persatuan Pemuda Peduli Rakyat (FP3R), Rabu (30/12) sekitar pukul 10.00 Wita menggelar aksi depan kantor DPRD Kota Bima dan kantor Walikota Bima. Mereka menuntut agar Lurah Rabadompu Timur diganti.

Massa aksi saat ditemui Anggota DPRD Kota Bima. Foto: Deno
Massa aksi saat ditemui Anggota DPRD Kota Bima. Foto: Deno

Desakan tersebut disampaikan, karena Lurah setempat dianggap tidak mampu menjalankan tugas sebagai Pemimpin wilayah Kelurahan.

Minta Lurah Rabadompu Timur Diganti, Warga Turun ke Jalan - Kabar Harian Bima

Koordinator Lapangan (Korlap) Arif Rahman dalam orasinya menyampaikan, banyak persoalan yang sama sekali tidak bisa diselesaikan oleh Lurah. Seperti masalah infrastruktur yang tidak mampu dikontrol dengan baik. Program fisik dan program non fisik dengan anggaran sebesar Rp 102 juta yang dikerjakan Forum Keserasian Sosial tidak tepat sasaran.

“Kami minta agar Pemerintah sesegera mungkin mengganti Lurah kami dengan yang lain. Karena kami anggap dia gagal menjadi pemimpin masyarakat Rabadompu Timur,” tudingnya.

Selain itu, dia menyampaikan agar jalan yang berada di wilayah Rabadompu Timur segera diperbaiki atau diaspal. Karena mereka menganggap ada ketidakadilan dalam membangun infrastruktur oleh Pemerintah Kota Bima.

“Kalau tuntutan kami tidak bisa direalisasikan, maka jangan salahkan kami ketika kami melakukan hal yang kami anggap benar,” ancamnya.

Anggota DPRD Kota Bima, Suriansah yang menemui masa aksi mengatakan, persoalan tersebut akan diatensi, kebetulan saat itu ada pihak Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bima dan akan meminta untuk segera turun ke lapangan untuk melakukan pemantaun persoalan tersebut

Duta PAN ini juga menambahkan, mengenai persoalan untuk mengganti lurah, juga akan disampaikan kepada Kepala Daerah. Karena yang melakukan mutasi, bukan wewenang dewan, melainkan kewenangan Walikota dan Wakil Walikota.

*Deno