Kota Bima, Kahaba.- Pelaksanaan Pilkada Kota Bima Tahun 2018 terancam ditunda, sebab hingga saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Bima tidak mengalokasikan anggaran untuk Panwaslu yang direncanakan dibentuk pada pertengahan tahun 2017.
Pemerhati Pilkada Junaidin menjelaskan, upaya untuk membahas alokasi anggaran untuk Panwaslu Kota Bima sudah beberapa kali dilakukan. Pertama, Pimpinan Bawaslu NTB bertemu dengan Walikota Bima, sebelum penetapan APBD tahun 2017. Kemudian kedua, pimpinan Bawaslu NTB juga berserta pejabat Bawaslu menemui Bappeda Kota, menyerahkan dokumen perencanaan anggaran. Namun sampai sekarang, belum teralokasi.
“Terakhir saya koordinasi dengan Wakil Walikota Bima dengan Kepala BPKAD. Hasilnya, anggaran itu tidak ada, yang ada hanya untuk KPU,” ujarnya, Senin (27/2).
Diakui mantan anggota Panwaslu Kabupaten Bima itu, pelaksanaan Pilkada harus memiliki penyelenggara. Tidak hanya KPU, Panwaslu yang juga memiliki kewenangan mengawasi harus segera dibentuk pada pertengahan tahun 2017. Sebab, tahapan Pilkada Kota Bima dimulai sekitar pertengahan 2017.
“UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2015 menyebutkan harus ada Panwaslu, sebagai bagian dari penyelenggara,” tegasnya,
Menujut Joe, pria itu biasa disapa, jika Pilkada Kota Bima dipaksakan tetap berjalan, dan Panwaslu tidak dibentuk dan dialokasikan anggarannya, maka pelaksanaannya akan cacat hukum.
Karena proses pendataan pemilih, pemutakhiran data sejumlah tahapan awal Pilkada, juga harus diawasi oleh Panwaslu. Sebab, pendataan pemilih serta tahapan lain sangat krusial. Jadi, Panwaslu harus ada.
Joe menambahkan, rencana kebutuhan anggaran untuk Panwaslu diajukan sekitar Rp 4 Miliar. Dirinya pun ingin kembali beraudiensi dengan Pemkot Bima, guna. membahas anggaran tersebut.
“Sebenarnya Bawaslu tidak masalah ada atau tidaknya Panwaslu, karena ini Pilkada Kota Bima,” tambahnya.
*Kahaba-01
