Kota Bima, Kahaba.- PNS sebagai aparat Negara seharusnya mengedepankan etika profesi dalam memposisikan dirinya dalam Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Bima 2013, namun kenyataan di lapangan justru sebaliknya. Silaturahmi pasangan Ferra-Natsir (FERSI) yang digelar Minggu (17/3/2013) terpantau banyak PNS berbaju kuning memadati arena silaturahmi di bilangan RT 08 Kelurahan Rabangodu Utara.
Alih-alih menunjukkan netralitasnya, sejumlah PNS Kota dan Kabupaten Bima justru terlihat antusias menduduki kursi yang telah disediakan oleh panitia sosialisasi pasangan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Bima dari partai berlambang pohon beringin itu.
Dari pantauan kahaba, keterlibatan aparat pemerintah ini tak sebatas hanya sebagai undangan saja. Najamuddin (biasa disapa Krisna) oknum PNS Kota Bima bahkan diduga bertindak sebagai pembawa acara (MC) dalam kegiatan safari politik sore itu.
Sementara itu kondisi warga di Rabangodu utara terlihat hanya PNS asal Kabupaten Bima saja yang memadati tempat berlangsungnya kegiatan, sedangkan tak banyak masyarakat asal Rabangodu yang menghadiri sosialisasi itu.
Agus, salah seorang warga setempat, menilai bahwa kegiatan silaturahmi pasangan FERSI ini adalah bagian dari sosialisasi calon. Karenanya keterlibatan para PNS itu jangan sampai akan mewujudkan pencederaan terhadap nilai-nilai demokrasi.
“Dari cerita warga, khususnya bagi PNS maupun honorer Pemkab Bima, berbagai intimidasi diduga mereka didapatkan jika tidak menghadiri acara silaturahmi calon walikota dikenal merupakan adik Bupati Bima itu,” ujarnya.
Peranan salah seorang oknum PNS asal Kota Bima (Krisna, red) juga tak lepas dari sorotan Agus. “Tak sepantasnya seorang PNS mengkampanyekan serta mempromosikan calon Walikota, karena sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang PNS sangat dilarang keras berpolitik praktis,” sorotnya.
Bukan kali pertama PNS yang mengabdi pada lingkup itu terpantau dalam kegiatan sosialisasi pasangan FERSI. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Krisna juga diketahui terlibat aktif dalam kegiatan deklarasi pasangan calon yang sama di Lapangan Sera Suba Kamis 7 Februari silam. Karenanya, Staff Disbudpar Kota Bima itu mendapatkan sorotan langsung dari Sekda Kota Bima atas perilakunya yang dinilai menyalahi ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil. [J*/BM]
